Akad Hawalah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer

1. Pendahuluan: Fikih Muamalah sebagai Landasan Transaksi Islam

Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam urusan duniawi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan keuangan (Harahap & Sudiarti, 2021). Posisi fikih muamalah dalam bangunan keilmuan Islam sangatlah strategis, mengingat ia menjadi jembatan antara nilai-nilai ketuhanan yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan manusia yang terus berkembang dan berubah. Sebagai cabang ilmu yang bersifat aplikatif, fikih muamalah tidak hanya berbicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga memberikan panduan teknis tentang bagaimana seharusnya hubungan ekonomi antar manusia dikelola secara adil, transparan, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara etimologi, fikih muamalah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu fiqh dan muamalah (Fahriansah, 2020). Kata fiqh secara bahasa berarti "paham yang mendalam," sedangkan secara istilah ia merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili (Sari, 2018). Pemahaman yang mendalam ini mengisyaratkan bahwa fikih bukan sekadar hafalan hukum, melainkan suatu proses intelektual yang melibatkan penalaran, pertimbangan konteks, dan pemahaman terhadap tujuan-tujuan syariat secara holistik. Dengan kata lain, seorang fakih tidak hanya mengetahui teks hukum, tetapi juga mampu memahami spirit dan ratio legis di balik setiap ketentuan hukum tersebut. Adapun kata muamalah menggambarkan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan individual mereka (Sauqi & Muyasarah, 2023). Ini mencakup seluruh spektrum interaksi ekonomi, mulai dari yang paling sederhana seperti jual beli kebutuhan sehari-hari hingga yang paling kompleks seperti transaksi keuangan lintas negara.

Dengan demikian, fikih muamalah secara terminologi dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan duniawi (Sauqi & Muyasarah, 2023). Definisi ini menegaskan bahwa fikih muamalah tidak membatasi dirinya pada satu atau dua jenis transaksi saja, melainkan mencakup semua bentuk interaksi manusia dalam domain ekonomi dan sosial. Hal ini menjadikan fikih muamalah sebagai sistem hukum yang komprehensif dan mampu menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi.

Ruang lingkup fikih muamalah mencakup seluruh kegiatan manusia yang didasarkan pada hukum Islam dalam bentuk peraturan yang mengandung perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (Fahriansah, 2020). Cakupan yang demikian luas ini menunjukkan bahwa Islam tidak menempatkan aktivitas ekonomi sebagai wilayah yang bebas nilai, melainkan sebagai bagian integral dari sistem nilai yang menyeluruh. Setiap transaksi ekonomi dalam pandangan Islam memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak bisa dipisahkan dari dimensi teknisnya. Secara lebih rinci, ruang lingkup fikih muamalah meliputi aspek-aspek seperti jual beli, ijarah, hawalah, akad, dan masih banyak lagi (O. Sari, 2023). Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menguraikan objek fikih muamalah sebagai berikut: naẓariyat (teori-teori) hak, kepemilikan harta, teori-teori akad, dan jenis akad (Harahap & Sudiarti, 2021). Elaborasi Wahbah al-Zuhaili ini menggarisbawahi betapa terstrukturnya sistem hukum muamalah dalam Islam, di mana setiap elemen saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam membentuk suatu sistem yang koheren.

Dalam konteks ekonomi Islam, fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting karena merupakan lapangan ijtihad (majal al-ijtihad) yang luas, mengingat nash-nash Al-Quran tentang muamalah maliyah bersifat global (kully) dan tidak terinci (juz'iy), sehingga hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman (Imari, 2016). Fleksibilitas ini merupakan hikmah ilahi yang luar biasa, karena Allah SWT memahami bahwa kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi akan terus berkembang seiring perjalanan waktu. Dengan memberikan prinsip-prinsip umum yang bersifat universal, Islam memungkinkan umatnya untuk berijtihad dan berinovasi dalam menciptakan instrumen-instrumen ekonomi baru yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat. Elastisitas inilah yang membuat fikih muamalah tetap relevan sepanjang masa, dari era perdagangan kafilah di padang pasir Arabia hingga era perdagangan digital di abad ke-21.

Salah satu prinsip dasar dalam fikih muamalah kontemporer adalah bahwa semua praktik muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Mubarroq & Latifah, 2023). Prinsip ini, yang dalam ushul fikih dikenal dengan kaidah al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah, memberikan ruang yang sangat luas bagi kreativitas dan inovasi dalam bidang ekonomi. Para pelaku ekonomi Islam tidak perlu mencari dalil yang secara eksplisit membolehkan setiap bentuk transaksi baru; cukup memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan secara tegas dalam syariat. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai akad dalam lembaga keuangan syariah, termasuk akad hawalah yang menjadi fokus kajian artikel ini. Istilah muamalah maliyah bukanlah hal yang baru bagi dunia Islam, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah (Harahap & Sudiarti, 2021). Fakta historis ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem ekonomi yang matang jauh sebelum munculnya sistem-sistem ekonomi modern, dan banyak konsep yang tampak "baru" dalam keuangan konvensional sebenarnya telah dikenal dan dipraktikkan dalam tradisi ekonomi Islam berabad-abad sebelumnya.

2. Pengertian dan Definisi Akad Hawalah

2.1 Definisi Etimologi dan Terminologi

Hawalah secara etimologi berarti "pemindahan" atau "pengalihan" (Ronaydi, 2023). Makna leksikal ini secara langsung mencerminkan esensi dari akad hawalah itu sendiri, yaitu suatu mekanisme hukum yang memungkinkan terjadinya perpindahan kewajiban atau hak dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam bahasa Arab, kata hawalah juga dapat diartikan sebagai "perubahan" (change) atau "transfer" (Raisi et al., 2016). Dua makna ini sebenarnya saling melengkapi: hawalah adalah sebuah transfer yang menghasilkan perubahan, baik perubahan dalam hal siapa yang berkewajiban membayar utang maupun perubahan dalam hal siapa yang berhak menagih piutang. Pemahaman terhadap makna leksikal ini penting karena ia memberikan kerangka konseptual awal sebelum kita memasuki diskusi teknis-yuridis tentang hawalah.

Secara terminologi, hawalah adalah suatu pengalihan utang yang dimiliki seseorang kepada pihak lain untuk membayarkan utangnya dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama (Ronaydi, 2023). Unsur "rasa percaya dan kesepakatan bersama" dalam definisi ini sangat penting untuk digarisbawahi, karena ia menunjukkan bahwa hawalah bukan sekadar mekanisme teknis pemindahan kewajiban, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai kepercayaan dan kesepakatan yang menjadi fondasi dari setiap hubungan muamalah dalam Islam. Tanpa adanya kepercayaan dan kesepakatan yang tulus, hawalah tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Definisi ini sejalan dengan pandangan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang mendefinisikan al-Hawalah sebagai transfer utang dari pihak yang mengalihkan (transferor) kepada pihak yang membayar (payer) (Raisi et al., 2016). Adopsi definisi hawalah oleh lembaga internasional seperti AAOIFI menunjukkan bahwa konsep ini telah mendapat pengakuan global sebagai instrumen keuangan Islam yang legitimate dan dapat dioperasionalkan dalam konteks keuangan modern. AAOIFI, sebagai standar-setter utama dalam industri keuangan Islam internasional, memiliki otoritas yang diakui oleh regulator dan pelaku industri di berbagai negara, sehingga definisi yang ditetapkannya menjadi acuan penting dalam implementasi hawalah di tingkat global.

Menurut mazhab Hanafi, hawalah didefinisikan secara hukum sebagai pemindahan beban utang dari tanggung jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung jawab muhal 'alaih (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula) (Rivai, 2020). Definisi mazhab Hanafi ini menekankan aspek perpindahan tanggung jawab (dhaman), yang merupakan inti dari mekanisme hawalah. Perpindahan tanggung jawab ini bersifat menyeluruh dan definitif: setelah akad hawalah disepakati, muhil terbebas dari kewajiban membayar utangnya kepada muhal, dan kewajiban tersebut sepenuhnya beralih kepada muhal 'alaih. Sementara menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, hawalah ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain (Muqorobin & Cahyo, 2019). Perbedaan perspektif antara mazhab Hanafi dengan tiga mazhab lainnya ini menarik untuk dicermati: Hanafi lebih menekankan sisi kewajiban (dari sisi debitur), sementara tiga mazhab lainnya lebih menekankan sisi hak (dari sisi kreditur). Meskipun demikian, kedua perspektif ini pada akhirnya mengarah pada hasil yang sama, yaitu terjadinya pengalihan relasi utang-piutang dari satu konfigurasi pihak kepada konfigurasi pihak yang baru.

Dalam fikih muamalat, hawalah merujuk pada transfer kewajiban finansial dari satu debitur kepada debitur lain yang akan membebaskan debitur awal dari segala kewajiban utang (Raisi et al., 2016). Aspek pembebasan (ibra') dari kewajiban utang ini merupakan salah satu efek hukum terpenting dari akad hawalah. Dengan adanya pembebasan ini, muhil mendapatkan keringanan yang signifikan, sementara muhal mendapatkan kepastian bahwa piutangnya akan tetap terbayarkan meskipun melalui pihak yang berbeda. Hawalah merupakan pengalihan tangguhan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Harahap & Sudiarti, 2021), dan secara istilah, hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang (Siswahyudianto, 2016). Konsistensi pengertian hawalah di berbagai sumber ini menunjukkan bahwa para ulama dari berbagai mazhab dan berbagai era telah memiliki pemahaman yang relatif konsisten tentang esensi hawalah, meskipun terdapat perbedaan dalam hal detail dan syarat-syaratnya.

2.2 Pihak-Pihak dalam Akad Hawalah

Dalam akad hawalah terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu muhil, muhal, dan muhal 'alaih (Nofrianto et al., 2022). Ketiga pihak ini membentuk segitiga relasi hukum yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Pemahaman yang tepat tentang posisi dan peran masing-masing pihak sangat penting untuk memastikan bahwa akad hawalah berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pertama, muhil (المحيل) adalah orang yang berutang dan mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Muhil adalah pihak pertama yang memiliki kewajiban utang kepada muhal (Nofrianto et al., 2022). Muhil berada dalam posisi yang paling aktif dalam proses hawalah: ia adalah inisiator dari akad ini, yang mengambil inisiatif untuk mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Motivasi muhil untuk melakukan hawalah bisa bermacam-macam: mungkin karena ia memiliki piutang kepada muhal 'alaih yang besarnya setara dengan utangnya kepada muhal, sehingga hawalah menjadi cara yang efisien untuk menyelesaikan dua hubungan utang-piutang sekaligus; atau mungkin karena ia sedang mengalami kesulitan finansial sementara dan membutuhkan waktu lebih lama untuk melunasi utangnya, sementara muhal 'alaih memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk melakukan pembayaran segera.

Kedua, muhal (المحال) adalah orang yang memiliki piutang atau hak tagih terhadap muhil, dan merupakan pihak yang menerima pengalihan utang (Nofrianto et al., 2022). Muhal adalah pihak yang kepentingannya paling perlu dilindungi dalam akad hawalah, karena ia adalah kreditur yang piutangnya sedang dialihkan. Dari sudut pandang muhal, hawalah hanya akan menguntungkan jika muhal 'alaih memiliki kemampuan dan kemauan yang setidaknya sama baiknya dengan muhil dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, kerelaan muhal menjadi syarat yang penting dalam beberapa pendapat ulama, mengingat ia berhak untuk mempertimbangkan apakah pengalihan ini menguntungkan atau merugikan kepentingannya.

Ketiga, muhal 'alaih (المحال عليه) adalah orang yang menerima pengalihan utang dari muhil dan berkewajiban membayar utang tersebut kepada muhal (Nofrianto et al., 2022). Muhal 'alaih menjadi debitur baru yang menggantikan posisi muhil dalam hubungan utang-piutang dengan muhal. Konsep hawalah adalah memindahkan utang dari muhil sebagai debitur pertama kepada muhal 'alaih sebagai debitur kedua (Nofrianto et al., 2022). Perpindahan ini bersifat definitif dan mengikat: setelah hawalah disepakati, muhal 'alaih tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari kewajiban yang telah ia terima. Dengan demikian, melalui akad hawalah, seseorang yang mengalami kesulitan finansial dapat mengalihkan sesuatu yang masih menjadi tanggungannya (utang) kepada pihak lain (Alfian et al., 2022). Kemampuan untuk mengalihkan beban finansial ini merupakan salah satu keistimewaan hawalah yang menjadikannya sebagai instrumen yang sangat berguna dalam manajemen keuangan, baik di tingkat individual maupun korporat.

3. Dasar Hukum Akad Hawalah

3.1 Landasan dari Al-Quran dan Sunnah

Hawalah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma'. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu" (Alfian et al., 2022). Hadis ini merupakan teks normatif yang paling sering dikutip dalam pembahasan hawalah, dan ia mengandung dua pesan moral yang saling terkait. Pesan pertama adalah larangan menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, yang menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kejujuran dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban finansial. Pesan kedua adalah anjuran untuk menerima hawalah jika pihak yang menerima pengalihan adalah orang yang mampu, yang menunjukkan bahwa Islam mendorong penyelesaian utang melalui mekanisme yang paling efektif dan efisien, termasuk melalui mekanisme pengalihan.

Berdasarkan hadis tersebut, maka akad atau transaksi hawalah jelas diperbolehkan dalam muamalah Islam (Harahap & Sudiarti, 2021). Kebolehan ini bukan sekadar toleransi pasif, tetapi merupakan pengakuan aktif bahwa hawalah adalah instrumen yang berguna dan bahkan dianjurkan dalam situasi-situasi tertentu. Hawalah disyariatkan untuk memberikan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dalam kehidupan muamalah (Alfian et al., 2022). Tujuan memberikan kemudahan (taysir) ini merupakan salah satu maqasid syariah yang penting, dan hawalah menjadi salah satu instrumen konkret untuk mewujudkan kemudahan tersebut dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya (Nofrianto et al., 2022). Dengan tidak adanya larangan eksplisit terhadap hawalah, ditambah dengan adanya hadis yang secara positif menganjurkannya, maka status hukum hawalah sebagai akad yang diperbolehkan bahkan dianjurkan menjadi sangat kuat.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut hawalah, prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan hawalah—seperti prinsip tolong-menolong, penyelesaian kewajiban, dan penghindaran kezaliman—semuanya memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kewajiban memenuhi janji, dan anjuran untuk tolong-menolong dalam kebaikan semuanya mendukung legalitas hawalah sebagai instrumen yang selaras dengan nilai-nilai Al-Quran.

3.2 Ijma' Ulama

Ulama sepakat (ijma') membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena hawalah adalah perpindahan utang; oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial (Toyyibi, 2019). Pembatasan objek hawalah pada kewajiban finansial (bukan benda konkret) ini memiliki alasan yang logis: hawalah adalah tentang pengalihan kewajiban abstrak, bukan tentang pemindahan kepemilikan benda fisik. Jika objeknya adalah benda konkret, maka instrumen hukum yang lebih tepat adalah yang berkaitan dengan pemindahan kepemilikan, bukan hawalah. Legitimasi hawalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan penalaran (reasoning) sebagaimana ditetapkan oleh AAOIFI dalam dasar hukum syariahnya (Raisi et al., 2016). Dengan demikian, hawalah memiliki fondasi hukum yang lengkap dan komprehensif, mencakup semua tingkatan dalil yang diakui dalam metodologi hukum Islam: teks wahyu (Al-Quran), teladan Nabi (Sunnah), konsensus ulama (Ijma'), dan penalaran rasional (qiyas atau ra'y).

Konsensus ulama tentang kebolehan hawalah ini bukan hanya konsensus yang bersifat formal atau seremonial, tetapi merupakan konsensus yang didasarkan pada argumen-argumen substansial tentang manfaat hawalah bagi kehidupan ekonomi umat Islam. Para ulama dari berbagai mazhab dan berbagai era telah mencermati praktik hawalah dari berbagai sudut pandang dan pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama: bahwa hawalah adalah akad yang sah, berguna, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam detail teknis, konsensus tentang kebolehan pokoknya sangat kuat dan tidak terbantahkan.

4. Rukun dan Syarat Akad Hawalah

4.1 Rukun Hawalah

Para ulama fikih menetapkan beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad hawalah. Rukun hawalah mencakup pihak-pihak yang mengadakan akad hawalah (muhil, muhal, dan muhal 'alaih), muhal bih (objek hawalah), dan sighat al-'aqd (pernyataan ijab qabul) (Toyyibi, 2019; Ronaydi, 2023). Ketiga rukun ini membentuk kerangka struktural dari akad hawalah, dan ketidakhadiran salah satunya akan membuat akad menjadi tidak sah. Rukun-rukun ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan elemen-elemen substansial yang menentukan apakah suatu transaksi benar-benar merupakan hawalah yang sah secara syariah atau bukan.

Rukun pertama, yaitu para pihak, telah dibahas secara rinci dalam bagian sebelumnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kehadiran ketiga pihak ini secara bersamaan merupakan suatu keharusan: tidak ada hawalah jika hanya dua pihak yang terlibat, karena esensi hawalah adalah justru pada adanya tiga pihak yang membentuk jaringan relasi hukum yang saling terhubung.

Rukun kedua adalah muhal bih (objek hawalah). Sesuatu yang menjadi objek akad hawalah harus bersifat finansial (Ronaydi, 2023). Akad hawalah diperbolehkan untuk dilakukan terhadap ad-Dain (aset yang masih dalam bentuk utang), bukan al-Ain (aset yang barangnya konkret) (Abdillah et al., 2023). Perbedaan antara ad-Dain dan al-Ain ini fundamental dalam fikih muamalah: ad-Dain adalah kewajiban yang bersifat abstrak dan ada dalam tanggungan seseorang, sementara al-Ain adalah benda konkret yang memiliki keberadaan fisik. Hawalah hanya cocok untuk ad-Dain karena yang dipindahkan adalah kewajiban dalam tanggungan, bukan benda fisik itu sendiri. Jika seseorang ingin memindahkan benda fisik kepada pihak lain, maka instrumen yang lebih tepat adalah jual beli, hibah, atau akad-akad pemindahan kepemilikan lainnya.

Rukun ketiga adalah sighat al-'aqd (pernyataan ijab qabul). Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak-pihak yang terlibat (Ronaydi, 2023). Ijab qabul merupakan ekspresi formal dari kesepakatan para pihak, dan ia menjadi momen hukum di mana akad hawalah secara resmi terbentuk. Dalam fikih klasik, ijab qabul biasanya dilakukan secara lisan dan langsung; namun dalam konteks modern, ia dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, termasuk dokumen tertulis, formulir elektronik, atau bahkan konfirmasi digital, selama substansi pernyataan kesepakatan tersebut terpenuhi dengan jelas dan tidak ambigu.

4.2 Syarat-Syarat Hawalah

Syarat-syarat akad hawalah mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kecakapan para pihak, kebebasan berkehendak, dan karakteristik objek akad. Untuk muhil, ia harus cakap hukum (balig dan berakal sehat), dan akad hawalah yang dilakukan olehnya adalah akad yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan di bawah paksaan (Abdillah et al., 2023). Dua syarat ini—kecakapan hukum dan kebebasan berkehendak—merupakan syarat universal yang berlaku untuk semua akad dalam fikih Islam, bukan hanya hawalah. Kecakapan hukum memastikan bahwa seseorang memiliki kemampuan intelektual untuk memahami konsekuensi dari tindakan hukumnya, sementara kebebasan berkehendak memastikan bahwa akad yang dibuat mencerminkan kehendak yang tulus dari para pihak, bukan hasil dari tekanan atau paksaan.

Untuk muhal, ia harus cakap hukum (matang dan bijaksana), dan akad hawalah tidak sah jika muhal tidak berakal, seperti orang gila, anak di bawah perwalian, atau orang yang mumayiz (Abdillah et al., 2023). Selain itu, kerelaan (ridha) muhal diperlukan karena utang yang di-hawalah-kan adalah haknya; ia rela dipindahtangankan dari satu orang ke orang lain (Zatadini & Ghozali, 2018). Syarat kerelaan muhal ini sangat logis dari perspektif perlindungan hak: karena piutang adalah hak muhal, maka ia memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang akan menanggung kewajiban pembayaran atas piutangnya tersebut. Memaksakan pengalihan piutang tanpa persetujuan muhal akan sama artinya dengan merampas hak muhal untuk memilih debiturnya, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Untuk muhal 'alaih, ia harus memiliki kemampuan untuk menanggung utang yang dialihkan (Toyyibi, 2019). Syarat kemampuan ini berkaitan langsung dengan tujuan hawalah untuk memberikan kepastian pembayaran kepada muhal. Jika muhal 'alaih tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, maka hawalah justru akan merugikan muhal, karena ia mengalihkan piutangnya kepada pihak yang ternyata tidak mampu membayarnya. Oleh karena itu, hadis Nabi SAW secara eksplisit menyebutkan bahwa hawalah yang harus diterima adalah hawalah kepada orang yang mampu (maliyin), yang mengindikasikan bahwa kemampuan muhal 'alaih merupakan kondisi yang penting untuk validitas dan kepantasan hawalah.

Untuk muhal bih (objek hawalah), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, objek hawalah harus berupa utang yang sudah tetap dan mengikat, seperti utang dalam akad pinjaman (al-qardh) (Fahriansah, 2020). Kedua, utang yang ada pada muhil dan muhal 'alaih harus diketahui kadar, sifat, dan jenisnya (Toyyibi, 2019). Ketiga, utang yang menjadi tanggungan muhil dan muhal 'alaih harus sama; jika tidak sama, akad hawalah tersebut tidak sah (Toyyibi, 2019). Keempat, tidak valid untuk mengadakan akad hawalah dengan muhal bih dalam bentuk harta ain yang masih ada atau belum rusak, karena ain bukan sesuatu yang ada dalam tanggungan (Fahriansah, 2020). Syarat-syarat untuk muhal bih ini mencerminkan prinsip kepastian hukum (gharar-free) yang menjadi salah satu prinsip dasar muamalah Islam. Ketidakpastian dalam hal jumlah, jenis, atau karakteristik utang yang dialihkan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, yang pada akhirnya akan merugikan salah satu atau semua pihak yang terlibat.

4.3 Perbedaan Pendapat Ulama tentang Syarat

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai beberapa syarat hawalah, yang mencerminkan kekayaan metodologi dan perspektif dalam tradisi fikih Islam. Menurut Abu Hanifah, syarat akad hawalah tidak mencantumkan keharusan adanya utang kepada muhal 'alaih yang sudah terjadi sebelum akad hawalah; jadi, menurut Abu Hanifah, utang tersebut tidak harus terjadi sebelum akad hawalah tetapi bisa juga terjadi sesudah akad hawalah (Zatadini & Ghozali, 2018). Posisi Abu Hanifah yang lebih fleksibel ini memberikan ruang yang lebih luas untuk penerapan hawalah, karena ia tidak mensyaratkan adanya utang yang sudah ada sebelumnya antara muhil dan muhal 'alaih. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama lain yang mewajibkan adanya utang sebelum akad hawalah sebagai syarat (Zatadini & Ghozali, 2018), yang lebih ketat dalam menetapkan kondisi yang harus terpenuhi agar hawalah dianggap sah.

Perbedaan pendapat ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Jika kita mengikuti pendapat Abu Hanifah, maka hawalah dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas, termasuk untuk mengatur hubungan finansial yang akan terjadi di masa depan. Sebaliknya, jika kita mengikuti pendapat mayoritas ulama, hawalah hanya dapat digunakan untuk mengalihkan utang yang sudah ada secara konkret pada saat akad. Dalam konteks perbankan syariah modern, kedua pendapat ini memiliki relevansinya masing-masing dan menjadi dasar bagi berbagai produk keuangan yang berbeda.

Mengenai keharusan ridha muhal 'alaih, tiga imam (Maliki, Syafi'i, dan Hambali) tidak mensyaratkannya karena pastinya ridha muhal dan muhil saat mereka melakukan akad hawalah (Zatadini & Ghozali, 2018). Sementara Abu Hanifah mensyaratkan ridha muhal karena utang yang di-hawalah-kan adalah haknya (Zatadini & Ghozali, 2018). Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara memandang posisi muhal 'alaih: apakah ia adalah pihak yang pasif yang hanya menerima pengalihan tanpa perlu memberikan persetujuannya, ataukah ia adalah pihak aktif yang kesepakatan aktifnya diperlukan untuk kesempurnaan akad. Abu Hanifah tampaknya menekankan dimensi perlindungan kepentingan muhal lebih dari yang lain, dengan mensyaratkan bahwa kerelaan muhal harus diperoleh secara eksplisit karena piutang adalah haknya yang tidak boleh dialihkan tanpa izinnya.

5. Jenis-Jenis Hawalah

5.1 Hawalah Muqayyadah

Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal 'alaih (Fanny, 2017). Dengan kata lain, hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana orang yang berutang (muhil) juga memiliki piutang kepada muhal 'alaih (Bahri et al., 2023). Ini berarti bahwa dalam hawalah muqayyadah, terdapat dua relasi utang-piutang yang saling terkait: pertama, relasi antara muhil (sebagai debitur) dengan muhal (sebagai kreditur); dan kedua, relasi antara muhil (sebagai kreditur) dengan muhal 'alaih (sebagai debitur). Hawalah muqayyadah pada dasarnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan dua relasi utang-piutang tersebut secara simultan melalui satu akad: muhil mengalihkan piutangnya dari muhal 'alaih kepada muhal sebagai pelunasan atas utangnya kepada muhal. Hawalah muqayyadah merupakan bentuk hawalah yang paling umum dan diakui oleh semua mazhab fikih, karena ia memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh mazhab-mazhab tersebut.

Dalam konteks praktis, hawalah muqayyadah sangat berguna dalam situasi di mana terdapat jaringan utang-piutang yang saling terkait. Misalnya, A memiliki utang kepada B, dan C memiliki utang kepada A. Melalui hawalah muqayyadah, A dapat mengalihkan utangnya kepada B dengan cara meminta C untuk membayar langsung kepada B. Dengan demikian, semua pihak mendapatkan manfaat: A terbebas dari dua kewajiban sekaligus (membayar B dan menerima pembayaran dari C), B menerima pembayarannya, dan C melunasi utangnya kepada A melalui pembayaran kepada B. Ini adalah bentuk "netting" atau kompensasi yang sangat efisien dalam manajemen arus kas.

5.2 Hawalah Mutlaqah

Hawalah mutlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaih (Fanny, 2017). Dalam hawalah mutlaqah, tidak ada relasi utang-piutang sebelumnya antara muhil dan muhal 'alaih yang menjadi dasar pengalihan. Muhil semata-mata meminta muhal 'alaih untuk menanggung utangnya kepada muhal, tanpa adanya kompensasi berupa piutang yang dialihkan. Menurut Abu Hanifah, hawalah mutlaqah diperbolehkan, sedangkan ketiga imam fikih lainnya (Maliki, Syafi'i, dan Hambali) tidak memperbolehkannya (Zatadini & Ghozali, 2018). Ketidaksetujuan tiga imam ini terhadap hawalah mutlaqah didasarkan pada argumen bahwa hawalah harus didasarkan pada relasi utang-piutang yang sudah ada; tanpa adanya relasi tersebut, apa yang terjadi lebih menyerupai kafalah (penjaminan) daripada hawalah (pengalihan).

Dalam konteks perbankan syariah, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) memberikan ketentuan bagi hawalah mutlaqah maupun hawalah muqayyadah (Nofrianto et al., 2022). Pengakuan regulasi terhadap kedua jenis hawalah ini menunjukkan bahwa dalam praktik perbankan modern, keduanya memiliki relevansi dan kegunaan masing-masing. Hawalah mutlaqah, meskipun diperdebatkan dalam fikih klasik, ternyata memiliki aplikasi yang berguna dalam berbagai produk keuangan modern, seperti dalam pengaturan fasilitas letter of credit atau dalam mekanisme transfer dana antar bank.

5.3 Hawalah Dayn dan Hawalah Haqq

Berdasarkan jenis pemindahannya, hawalah dapat dibedakan menjadi hawalah dayn (pemindahan utang) dan hawalah haqq (pemindahan piutang) (Sup, 2019). Hawalah dayn adalah pemindahan kewajiban membayar utang, di mana yang berpindah adalah sisi kewajiban dari suatu hubungan utang-piutang. Sementara hawalah haqq adalah pemindahan hak untuk menagih piutang, di mana yang berpindah adalah sisi hak dari hubungan utang-piutang tersebut. Meskipun secara teknis berbeda, keduanya merupakan manifestasi dari konsep dasar yang sama: yaitu pengalihan posisi dalam suatu relasi utang-piutang dari satu pihak kepada pihak lain.

Perbedaan antara hawalah dayn dan hawalah haqq memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Dalam hawalah dayn, pihak yang aktif dalam pengalihan adalah debitur (muhil), sementara dalam hawalah haqq, pihak yang aktif adalah kreditur (muhal). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hawalah haqq memiliki kesamaan dengan konsep cessie (pengalihan piutang), sementara hawalah dayn lebih dekat dengan konsep pengambilalihan utang (schuldoverneming).

5.4 Hawalah bil Ujrah

Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah). Imam Syafi'i berpendapat bahwa hawalah hanyalah satu, yaitu hawalah muqayyadah, sedangkan ulama dari mazhab Hanafi membolehkan hawalah mutlaqah sebagaimana fatwa DSN MUI tentang hawalah bil ujrah (Mardiah, 2022). Perkembangan hawalah bil ujrah merupakan salah satu inovasi penting dalam keuangan Islam modern, di mana lembaga keuangan dapat memperoleh kompensasi atas jasa pengalihan utang yang mereka fasilitasi. Dalam Fatwa Majelis Ulama Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang akad Hawalah Bil Ujrah, disebutkan bahwa hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan imbal jasa (Fanny, 2017). Fatwa ini membuka jalan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengkomersialkan layanan transfer dan pengalihan utang secara halal, dengan memungut biaya jasa (ujrah) atas layanan tersebut. Namun, ujrah yang dipungut harus berdasarkan biaya riil dari layanan yang diberikan, bukan sebagai kompensasi atas penundaan waktu pembayaran, yang akan menjadikannya serupa dengan riba.

6. Hukum Menerima Hawalah

Mengenai hukum menerima hawalah, para ulama terbagi menjadi tiga pendapat yang berbeda, masing-masing dengan argumen yang kuat. Pendapat pertama menyatakan bahwa menerima hawalah hukumnya wajib, berdasarkan teks hadis Rasulullah SAW yang menggunakan kata perintah. Ketika orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad pengalihan utangnya (hawalah) (Harahap & Sudiarti, 2021). Argumen pendapat ini adalah bahwa kata fa-l-yattabi' dalam hadis merupakan kata perintah yang secara default menunjukkan kewajiban (wujub), dan tidak ada indikasi yang memalingkannya dari makna wajib kepada makna sunnah atau mubah.

Pendapat kedua menyatakan bahwa hukum menerima hawalah adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kata perintah dalam hadis lebih mencerminkan anjuran (nadb) daripada kewajiban mutlak, mengingat konteks hadis yang lebih berbicara tentang etika dan adab dalam muamalah daripada tentang kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi dosa jika ditinggalkan. Selain itu, ada argumen bahwa mewajibkan seseorang untuk menerima pengalihan kreditnya kepada pihak lain tanpa persetujuannya bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu fondasi muamalah Islam.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukum menerima hawalah adalah mubah (boleh), tergantung pada kondisi dan situasi yang ada. Pendapat ini mengambil posisi yang paling hati-hati: ia tidak mewajibkan penerimaan hawalah, tetapi juga tidak melarangnya, dan memberikan kebebasan kepada muhal untuk mempertimbangkan kondisi konkret yang ada sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak hawalah. Perbedaan tiga pendapat ini menunjukkan bahwa bahkan dalam hal yang tampaknya sederhana seperti hukum menerima hawalah, fikih Islam menawarkan nuansa dan kedalaman analisis yang sangat kaya.

7. Perbandingan Hawalah dalam Berbagai Sistem Hukum

7.1 Hawalah dalam Fikih Muamalah Klasik

Dalam fikih muamalah klasik, hawalah merupakan akad yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Kondisi-kondisi dan syarat-syarat hawalah berbeda di antara mazhab-mazhab syariah, yaitu Hanbali, Maliki, dan Syafi'i, terutama mengenai persetujuan para pihak, kewajiban yang terlibat, dan penghentian akad (Raisi et al., 2016). Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan dinamika intelektual yang hidup dan produktif dalam tradisi fikih Islam, di mana para ulama dari berbagai mazhab terus berdialog dan berdebat tentang bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat dalam konteks kehidupan nyata. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal teknis, semua mazhab sepakat tentang kebolehan dan kegunaan hawalah sebagai instrumen muamalah.

Dalam fikih klasik, pembahasan hawalah biasanya ditempatkan berdampingan dengan pembahasan tentang kafalah (penjaminan) dan dhaman (tanggungan), karena ketiganya berkaitan dengan manajemen kewajiban finansial. Namun, hawalah memiliki karakter yang khas yang membedakannya dari keduanya: kafalah menambahkan penjamin baru tanpa menghapus kewajiban debitur awal, sementara hawalah memindahkan kewajiban sepenuhnya dari debitur awal kepada pihak baru.

7.2 Hawalah dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyah

Ketika sistem hawalah dalam fikih dibandingkan dengan sistem hawalah yang terdapat dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hanya ditemukan sedikit perubahan (Fahriansah, 2020). Continuitas yang relatif kuat ini menunjukkan bahwa Majallah al-Ahkam al-Adliyah berhasil mengkodifikasikan hukum hawalah dari fikih klasik dengan relatif setia dan akurat. Majallah al-Ahkam al-Adliyah merupakan kodifikasi hukum Islam yang mengadopsi banyak hukum perdata Barat seperti Prancis, Swiss, dan Jerman, di samping hukum Islam (Fahriansah, 2020). Proses adaptasi dan sinkretisme hukum yang terjadi dalam Majallah ini merupakan contoh awal dari upaya harmonisasi antara fikih Islam dengan sistem hukum Barat, yang kemudian menjadi model bagi banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim dalam menyusun kodifikasi hukum nasional mereka.

Kenyataan bahwa hawalah dapat dengan relatif mudah diakomodasi dalam kodifikasi hukum yang juga mengadopsi elemen-elemen hukum Barat menunjukkan bahwa konsep hawalah memiliki keuniversalan yang melampaui batas-batas budaya dan sistem hukum. Prinsip-prinsip dasar hawalah—pengalihan kewajiban, kepastian hak kreditur, dan pembebasan debitur awal—merupakan konsep-konsep yang juga dikenal dalam berbagai sistem hukum lain, meskipun dengan nama dan pengaturan teknis yang berbeda.

7.3 Hawalah dalam Hukum Perdata Indonesia

Ketika dibandingkan dengan Hukum Perdata Indonesia, terdapat banyak perubahan mulai dari penjaminan, perjanjian, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses hawalah (Fahriansah, 2020). Perubahan-perubahan ini tidak selalu berarti pertentangan, tetapi lebih mencerminkan perbedaan dalam pendekatan dan terminologi antara dua sistem hukum yang berbeda. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep yang paling mendekati hawalah adalah cessie, subrogasi, dan novasi (Sup, 2019). Cessie adalah penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata; pada prinsipnya cessie adalah jual beli piutang, tetapi dalam perkembangannya cessie juga dapat digunakan sebagai jaminan utang (Sup, 2019). Karakterisasi cessie sebagai "jual beli piutang" ini sangat berbeda dari karakterisasi hawalah sebagai "pengalihan tangguhan utang," menunjukkan perbedaan filosofis yang mendasar antara kedua sistem dalam memandang transaksi pengalihan piutang.

Syarat-syarat cessie menurut KUH Perdata belum memenuhi seluruh persyaratan pembentukan akad yang terdapat dalam hawalah (Sup, 2019). Kesenjangan ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi pelaku keuangan syariah di Indonesia: mereka tidak bisa begitu saja menggunakan kerangka hukum cessie untuk mengimplementasikan hawalah, melainkan perlu memastikan bahwa persyaratan-persyaratan tambahan dari hawalah juga terpenuhi. Cessie dalam jual beli piutang termasuk dalam hawalah haqq, sedangkan cessie sebagai jaminan utang termasuk dalam hawalah haqq berdasarkan kafalah (jaminan) (Sup, 2019). Pemetaan ini membantu kita untuk memahami di mana hawalah dan cessie saling tumpang tindih dan di mana mereka berbeda, yang penting untuk menentukan instrumen hukum mana yang paling tepat digunakan dalam situasi konkret tertentu.

8. Maqashid Akad Hawalah

Di dalam hawalah terkandung berbagai macam maqashid (tujuan-tujuan) akad hawalah dalam bermuamalah. Misalnya, hawalah merealisasikan prinsip ta'awun (saling tolong menolong) dalam melakukan transaksi bisnis (Rivai, 2020). Prinsip ta'awun merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam konteks ekonomi, ta'awun berarti bahwa aktivitas ekonomi bukan semata-mata tentang mencari keuntungan pribadi, tetapi juga tentang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemudahan sesama. Hawalah mewujudkan prinsip ini dengan memungkinkan seseorang yang memiliki kemampuan finansial untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan membayar utang, dengan mengambil alih kewajiban pembayaran tersebut.

Akad hawalah pada dasarnya adalah akad tabarru' yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridha Allah (Harahap & Sudiarti, 2021). Karakterisasi hawalah sebagai akad tabarru' (akad kebaikan/amal) ini sangat penting untuk dipahami, karena ia menentukan bagaimana hawalah harus diperlakukan dalam konteks regulasi dan pengembangan produk keuangan. Akad tabarru' tidak boleh dijadikan sumber keuntungan bagi pihak yang memberikan, karena ia didasarkan pada niat untuk membantu orang lain, bukan untuk mencari profit. Ini berarti bahwa hawalah dalam bentuk murninya tidak boleh dikenakan biaya yang bersifat profit-oriented, meskipun biaya administrasi yang wajar bisa dibenarkan.

Hawalah disyariatkan untuk memberikan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dalam kehidupan muamalah. Melalui akad hawalah, memungkinkan seseorang yang mengalami kesulitan untuk mengalihkan sesuatu yang masih menjadi tanggungannya (utang) kepada pihak lain (Alfian et al., 2022). Dimensi kemudahan (taysir) ini merupakan salah satu rahmat Allah SWT yang diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan syariat yang fleksibel dan adaptif. Islam menyadari bahwa kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, dan memberikan instrumen-instrumen hukum seperti hawalah untuk membantu manusia mengatasi tantangan-tantangan finansial yang mereka hadapi. Untuk menghilangkan beban utangnya, seseorang dapat mengalihkan tagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut hawalah atau hiwalah, yaitu akad untuk mengalihkan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak yang berkewajiban membayarnya ('Ilmi, 2023). Mekanisme pengalihan ini memungkinkan terciptanya solusi win-win di mana semua pihak mendapatkan manfaat: muhil terbebas dari beban utang, muhal mendapatkan kepastian pembayaran, dan muhal 'alaih mendapatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan.

9. Aplikasi Akad Hawalah dalam Perbankan Syariah

9.1 Produk-Produk Berbasis Hawalah

Akad hawalah diaplikasikan pada perbankan syariah pada produk-produk seperti novasi atau pembaharuan utang (Harahap & Sudiarti, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, akad hawalah menjadi penting untuk menjaga kesehatan perbankan dari sisi pengelolaan Non Performing Financing (NPF) (Harahap & Sudiarti, 2021). NPF merupakan salah satu indikator kesehatan perbankan yang paling kritis: tingginya NPF menandakan banyaknya pembiayaan bermasalah yang dapat mengancam stabilitas dan solvabilitas bank. Hawalah memberikan mekanisme alternatif untuk mengelola NPF dengan memungkinkan pengalihan pembiayaan bermasalah kepada pihak yang lebih mampu membayarnya.

Produk pertama adalah anjak piutang (factoring). Perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang dalam fikih muamalah disebut dengan istilah hiwalah (Octaviani, 2017). Dalam industri keuangan modern, factoring adalah layanan di mana perusahaan dapat mengalihkan piutangnya kepada lembaga keuangan (factor) untuk mendapatkan dana segera, dengan lembaga keuangan kemudian bertanggung jawab untuk menagih piutang tersebut dari debitur. Konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI menggunakan wakalah bil ujrah, sedangkan konsep akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia adalah konsep transfer utang dengan Hiwalah muthlaqah dan Hiwalah muqayyadah (Octaviani, 2017). Perbedaan pendekatan antara DSN-MUI dan Bank Indonesia ini menunjukkan adanya keragaman dalam interpretasi tentang bagaimana hawalah harus diimplementasikan dalam produk anjak piutang syariah, dan menjadi salah satu area yang masih perlu harmonisasi regulasi lebih lanjut.

Produk kedua adalah transfer (kiriman uang). Pada zaman ini, salah satu contoh sarana hawalah adalah hawalah mashrafiyyah (melalui transfer bank) dan hawalah melalui pos seperti wesel (Rivai, 2020). Transfer bank merupakan contoh paling umum dari aplikasi prinsip hawalah dalam kehidupan sehari-hari: ketika seseorang mentransfer dana melalui bank, ia pada dasarnya meminta bank untuk mengalihkan kewajiban pembayaran kepada penerima transfer. Proses di dalam transaksi dengan e-money menggunakan prinsip hawalah, sehingga e-money yang polanya sebagaimana kartu debit diperbolehkan (Inayah & Soemitra, 2022). Penggunaan prinsip hawalah dalam e-money menunjukkan bahwa konsep ini sangat relevan dan dapat diterapkan dalam instrumen keuangan digital yang semakin dominan dalam kehidupan modern.

Produk ketiga adalah take over pembiayaan. Pembiayaan take over yang ditawarkan oleh perbankan syariah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengalihkan utang pembiayaannya dari non-syariah ke syariah (Almavira et al., 2021). Produk ini merupakan salah satu cara perbankan syariah untuk menarik nasabah dari perbankan konvensional, dengan menawarkan kemudahan pengalihan pembiayaan yang ada ke skema syariah yang bebas dari riba. Pelaksanaan take over rumah pada Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat pengalihan utang atau hawalah (Almavira et al., 2021). Kombinasi antara akad murabahah dan hawalah dalam take over pembiayaan ini merupakan contoh konkret dari bagaimana bank syariah merancang produk yang memenuhi kebutuhan nasabah sambil tetap menjaga kepatuhan syariah.

Produk keempat adalah kartu kredit syariah. Beberapa ulama berpendapat bahwa akad pada kartu kredit syariah termasuk ke dalam jenis hawalah (pindah utang) (Alfian et al., 2022). Dalam mekanisme kartu kredit, penerbit kartu pada dasarnya mengambil alih kewajiban pembayaran nasabah kepada merchant, dan nasabah kemudian berkewajiban membayar kembali kepada penerbit kartu. Produk syariah card lebih tepat menggunakan akad hawalah dibandingkan dengan akad kafalah (Nurlaela, 2020). Preferensi hawalah atas kafalah untuk syariah card ini didasarkan pada analisis bahwa dalam transaksi kartu kredit, penerbit kartu benar-benar mengambil alih kewajiban pembayaran (bukan hanya menjamin), sehingga akad hawalah lebih mencerminkan realitas transaksi yang sebenarnya.

Produk kelima adalah uang elektronik (e-money). Penggunaan beberapa dana dalam e-wallet termasuk dalam kategori hawalah, yaitu akad untuk pengalihan hak oleh pihak pertama yang berkewajiban memenuhi hak orang yang mengklaim hak tersebut (Ar et al., 2024). Karena merupakan akad hawalah, e-money dalam akad hawalah dapat disebut muhal bih (utang yang dialihkan) (Nurlaela, 2020). Identifikasi e-money sebagai muhal bih dalam kerangka hawalah merupakan ijtihad yang cerdas dalam mengadaptasi konsep fikih klasik ke dalam konteks instrumen keuangan modern. Ketika seseorang mengisi saldo e-wallet, ia pada dasarnya mentransfer klaim finansial kepada penyelenggara e-wallet, dan ketika ia menggunakan e-wallet untuk bertransaksi, ia mengalihkan klaim tersebut kepada merchant atau penerima pembayaran.

9.2 Hawalah dalam Pembiayaan Bermasalah

Aplikasi akad hawalah menjadi solusi baru dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah (Toyyibi, 2019). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan terbesar dalam manajemen perbankan syariah, dan hawalah menawarkan pendekatan yang inovatif dan sesuai syariah untuk mengatasinya. Implementasi hawalah antara muhil dan muhal 'alaih di lembaga keuangan syariah memberikan informasi bahwa angsuran yang ditanggung oleh pihak muhil akan dilanjutkan dengan angsuran pembiayaan oleh muhal 'alaih ketika secara hukum berkewajiban memenuhi syarat dan ketentuan (Toyyibi, 2019). Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi bank syariah untuk mengelola portofolio pembiayaannya secara lebih dinamis: ketika seorang nasabah mengalami kesulitan finansial, bank dapat memfasilitasi pengalihan kewajiban pembayaran kepada pihak lain yang lebih mampu, sehingga kewajiban tetap terpenuhi dan bank terhindar dari kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

Penggunaan hawalah dalam manajemen pembiayaan bermasalah juga memiliki dimensi sosial yang penting: ia memungkinkan nasabah yang mengalami kesulitan finansial untuk terhindar dari status default yang dapat merusak rekam jejak kreditnya, sementara pihak yang mengambil alih kewajiban mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan prinsip ta'awun (tolong-menolong) secara nyata. Ini adalah contoh bagaimana fikih Islam tidak hanya mengatur aspek teknis-juridis dari transaksi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan dari setiap mekanisme keuangan.

9.3 Fatwa DSN-MUI tentang Hawalah

Fatwa DSN-MUI memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur implementasi hawalah dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Fatwa juga menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak dalam akad hawalah dan diperlukan kerelaan dari para pihak terkait dengan utang (Nofrianto et al., 2022). Penegasan tentang kerelaan para pihak ini sangat penting dalam konteks perbankan modern di mana hawalah sering terjadi dalam skema yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Beberapa regulasi ditemukan dalam bentuk fatwa, namun aturan fatwa hawalah masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapannya dalam kegiatan jasa perusahaan keuangan syariah (Nofrianto et al., 2022). Pernyataan ini mengakui adanya gap antara regulasi yang ada dengan kebutuhan implementasi di lapangan, dan mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperjelas dan memperkuat kerangka regulasi hawalah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI tentang hawalah tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai katalis bagi inovasi produk keuangan syariah. Dengan memberikan landasan syariah yang jelas, fatwa-fatwa ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk baru yang secara kreatif mengaplikasikan prinsip hawalah dalam berbagai konteks, dari transfer dana hingga manajemen risiko kredit.

10. Hawalah dalam Konteks Multi Akad

Dalam praktik perbankan syariah modern, hawalah sering dikombinasikan dengan akad lain dalam bentuk multi akad (al-'uqud al-murakkabah). Beberapa bank syariah menggunakan multi akad dalam transaksi pengalihan utang yang dibagi menjadi tiga akad, yaitu akad qardh, akad jual beli dan pembiayaan murabahah, serta akad hawalah wal murabahah (Rohmadi et al., 2024). Kombinasi tiga akad ini memungkinkan bank syariah untuk menawarkan layanan pengalihan utang yang komprehensif: qardh memberikan dana sementara untuk menutup utang lama, murabahah menyediakan pembiayaan baru yang terstruktur, dan hawalah memfasilitasi pengalihan kewajiban dari skema lama ke skema baru. Multi akad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara akad pokok (al-'aqd al-ashlî) seperti al-qardh dengan akad yang bersifat ikutan (al-'aqd al-tâbi'i), seperti rahn dan hawalah (Waqqosh & Hasibuan, 2022). Pembedaan antara akad pokok dan akad ikutan ini penting untuk memahami bagaimana multi akad dapat disusun secara syariah-compliant: akad-akad yang bersifat ikutan harus mendukung, bukan menggantikan, tujuan dari akad pokok.

Dalam perbankan syariah, beberapa produk keuangan Islam yang sering digunakan dalam membentuk hybrid contract adalah wakalah (surat kuasa), hawalah (underground banking), dan kafalah (jaminan) (Rohmadi et al., 2024). Ketiga akad ini sering muncul bersama karena mereka saling melengkapi dalam membentuk struktur keuangan yang komprehensif: wakalah memberikan otoritas kepada pihak tertentu untuk bertindak atas nama pihak lain, hawalah memungkinkan pengalihan kewajiban, dan kafalah memberikan jaminan atas kewajiban yang dialihkan. Akad hawalah bil ujrah juga sering dikombinasikan dengan akad lain seperti rahn wa al-ijarah dan hawâlah bi al-ujrah (Arifin & Hatoli, 2021). Kombinasi hawalah dengan rahn (gadai) dan ijarah (sewa) ini mencerminkan kreativitas para praktisi keuangan syariah dalam merancang produk yang memenuhi kebutuhan nasabah sambil tetap dalam batas-batas syariah.

Penggunaan multi akad dalam keuangan syariah bukanlah tanpa kontroversi. Beberapa ulama mengingatkan bahwa penggabungan akad harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghasilkan kombinasi yang secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip syariah, meskipun setiap akad komponennya secara individual sah. Oleh karena itu, setiap struktur multi akad yang melibatkan hawalah harus dikaji secara menyeluruh dari perspektif maqashid syariah, bukan hanya dari perspektif keabsahan teknis masing-masing akad komponennya.

11. Hawalah dalam Perspektif Pemikiran Ulama Klasik

11.1 Pandangan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah memiliki pandangan khusus dalam akad hawalah yang berbeda dari imam-imam lainnya. Menurut Abu Hanifah, terdapat dua macam hawalah, yaitu mutlaqah dan muqayyadah (Zatadini & Ghozali, 2018). Kemampuan Abu Hanifah untuk mengidentifikasi dan mengakui dua bentuk hawalah ini menunjukkan keluasan dan kedalaman pemikirannya dalam bidang muamalah. Abu Hanifah tidak mensyaratkan terjadinya utang sebelum akad hawalah, sedangkan bagi ulama lain hal itu wajib dijadikan syarat (Zatadini & Ghozali, 2018). Posisi ini mencerminkan metodologi Abu Hanifah yang lebih mengutamakan kemaslahatan praktis dan kemudahan dalam bermuamalah: dengan tidak mensyaratkan adanya utang sebelumnya, Abu Hanifah membuka kemungkinan penggunaan hawalah dalam konteks yang lebih luas dan fleksibel. Selain itu, Abu Hanifah juga membolehkan hawalah mutlaqah di mana ketiga imam fikih tidak memperbolehkannya (Zatadini & Ghozali, 2018).

Pemikiran Abu Hanifah tentang hawalah mencerminkan pendekatannya yang lebih liberalis dalam fikih muamalah secara umum. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat memperhatikan aspek kemaslahatan praktis dan sering mengambil posisi yang lebih permisif dalam masalah-masalah muamalah dibandingkan dengan imam-imam lainnya. Pendekatan ini sebenarnya sangat relevan dalam konteks keuangan modern di mana kebutuhan dan mekanisme transaksi sangat beragam dan terus berkembang.

11.2 Hawalah dalam Kitab-Kitab Fikih Klasik

Hawalah telah dibahas dalam berbagai kitab fikih klasik, menunjukkan betapa pentingnya akad ini dalam tradisi intelektual Islam. Dalam kitab Mabadi' Ilm al-Fiqh karya K.H. Muhammad Sarni al-Alabi, hawalah disebutkan sebagai salah satu materi muamalah bersama dengan bai', khiyar, jual salam, rahn, sulh, hawalah al-barid, dhaman, syarikah, iqrar, 'ariyah, gashab, ijarah, ju'alah, mukhabarah, ihya al-mawat, waqaf (Sauqi & Al-Amruzi, 2022). Kehadiran hawalah dalam daftar topik yang komprehensif ini menunjukkan bahwa ia dianggap sebagai salah satu akad yang penting dan fundamental dalam sistem muamalah Islam, setara dengan akad-akad lain yang lebih populer seperti jual beli (bai') dan gadai (rahn).

Dalam naskah kuno Tasyrihah al Muhtaj karya K.H. Ahmad Rifa'i dari abad ke-19, hawalah disebutkan sebagai salah satu prinsip hukum ekonomi syariah bersama dengan riba, ijab, utang, gadai, gaji, ijarah, dan wakalah (Hidayani, 2018). Kehadiran hawalah dalam naskah kuno dari abad ke-19 ini menunjukkan bahwa konsep hawalah telah lama dikenal dan dikaji di Nusantara, jauh sebelum era perbankan syariah modern. Fakta historis ini penting untuk diingat: pengembangan produk keuangan syariah berbasis hawalah di Indonesia bukan merupakan impor konsep asing, tetapi merupakan revitalisasi dan adaptasi dari warisan intelektual Islam yang sudah lama mengakar dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara.

12. Hawalah dan Perlindungan Hukum

12.1 Prinsip-Prinsip Akad Hawalah

Dalam membuat akad hawalah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa akad tersebut sah secara syariah dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak. Pertama, prinsip syariah: akad hawalah harus didasari dengan prinsip syariah dan aturan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis (Fanny, 2017). Prinsip ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya tentang formalitas, tetapi harus meresap ke dalam substansi dan spirit dari akad hawalah itu sendiri. Kedua, azas kemanfaatan (Al-Manfaat): akad hawalah yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah) (Fanny, 2017). Prinsip kemanfaatan ini merupakan aplikasi dari konsep maslahah dalam ushul fikih: bahwa setiap akad syariah harus memberikan manfaat nyata bagi para pihak dan masyarakat, bukan hanya memenuhi persyaratan formal belaka. Ketiga, kejujuran dan transparansi: Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun dalam akad hawalah (Fanny, 2017). Prinsip kejujuran dan transparansi ini merupakan fondasi dari kepercayaan yang menjadi syarat utama hawalah, dan tanpanya akad hawalah tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

12.2 Akta Akad Hawalah

Substansi akta akad hawalah memuat perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal 'alaih dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan, seperti terjadi pada transaksi atas pengakuan utang, pembayaran ujrah biaya transaksi, dan penghentian pengakuan utang (Fanny, 2017). Ketentuan akuntansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengalihan utang dalam hawalah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga tercermin secara akurat dalam pembukuan semua pihak yang terlibat. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris berupa akad hawalah merupakan produk hukum akad hawalah (Fanny, 2017). Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta hawalah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat: akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan, sehingga jika terjadi sengketa di kemudian hari, semua pihak memiliki bukti yang kuat tentang isi dan kondisi akad yang telah mereka sepakati.

12.3 Perlindungan terhadap Wanprestasi

Terdapat permasalahan perlindungan hukum terhadap bank syariah pada akad hiwalah apabila nasabah melakukan wanprestasi (Nofrianto et al., 2022). Wanprestasi dalam konteks hawalah merupakan isu yang kompleks: jika muhal 'alaih tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada muhal, kepada siapa muhal dapat mengajukan tuntutan? Dalam prinsip hawalah, muhil telah terbebas dari kewajiban setelah akad; namun pertanyaan tentang apakah muhal dapat kembali menuntut muhil jika muhal 'alaih gagal memenuhi kewajibannya tetap diperdebatkan di antara para ulama. Isu ini menjadi salah satu yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kerangka regulasi hawalah di Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa bank syariah sebagai muhal mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas piutangnya.

13. Isu-Isu Kontemporer dalam Akad Hawalah

13.1 Hawalah dan Sistem Keuangan Modern

Dalam konteks keuangan modern, hawalah telah berkembang menjadi instrumen yang digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Efisiensi dan anonimitas yang disediakan oleh hawalah juga membuatnya menjadi sistem yang berpotensi disalahgunakan untuk pencucian uang (money laundering) dan pembiayaan kejahatan (Raisi et al., 2016). Namun, penggunaan hawalah yang sah dalam sektor perbankan telah mendapat perhatian yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penyalahgunaannya (Raisi et al., 2016). Ketidakseimbangan perhatian ini merupakan masalah serius yang perlu diatasi: fokus yang berlebihan pada potensi penyalahgunaan hawalah dapat mengaburkan nilai dan manfaat yang besar dari penggunaan hawalah yang sah dan bertanggung jawab dalam keuangan syariah. Regulator dan pemangku kepentingan perlu mengembangkan kerangka pengawasan yang mampu membedakan antara penggunaan hawalah yang sah dengan yang berpotensi disalahgunakan, tanpa menghambat pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan bermanfaat.

13.2 Hawalah dalam Fintech

Perkembangan teknologi finansial (fintech) membawa dimensi baru dalam penerapan akad hawalah. Produk syariah card lebih tepat menggunakan akad hawalah dibandingkan dengan akad kafalah, dan perlu membenahi denda akibat jatuh tempo, monthly fee yang tidak dikaitkan dengan jumlah utang, dan menghapus merchant fee (Nurlaela et al., 2020). Rekomendasi ini mencerminkan kebutuhan untuk melakukan reformasi produk agar benar-benar sesuai dengan prinsip hawalah: denda jatuh tempo yang bersifat finansial bertentangan dengan prinsip syariah karena menyerupai riba, sementara monthly fee yang dikaitkan dengan jumlah utang juga bermasalah karena mengandung unsur penambahan kewajiban berdasarkan waktu. Uang elektronik dapat berfungsi seperti uang, dan transaksinya menggunakan prinsip hawalah (Nurlaela et al., 2020). Identifikasi prinsip hawalah sebagai landasan dari transaksi uang elektronik ini membuka jalan bagi pengembangan produk fintech syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital.

13.3 Miskonsepsi dalam Penerapan Hawalah

Penerapan akad-akad dalam fikih muamalah kontemporer sering kali mengalami miskonsepsi, terutama terkait komersialisasi dan komodifikasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga (Khulwah, 2024). Miskonsepsi ini tidak selalu bersifat disengaja; sering kali ia muncul dari ketidakpahaman tentang esensi dan tujuan dari akad hawalah. Ketika lembaga keuangan menerapkan hawalah semata-mata sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan dimensi sosial dan etisnya, maka ia telah menggeser hawalah dari tujuan aslinya sebagai akad tabarru'. Dalam fikih muamalah ada dua jenis akad yang sudah paten, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah; tidak boleh dicampuradukkan antara keduanya karena akan menghilangkan ciri khas dari ekonomi Islam (Khulwah, 2024). Hawalah sebagai akad tabarru' tidak boleh dikomersialkan secara berlebihan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Miskonsepsi dalam penerapan hawalah juga dapat terjadi dalam hal identifikasi objek akad. Tidak semua pengalihan kewajiban atau hak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai hawalah: diperlukan analisis yang cermat tentang apakah kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh fikih untuk hawalah terpenuhi. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi suatu transaksi sebagai hawalah dapat menyebabkan akad yang sebenarnya mengandung elemen-elemen yang bermasalah secara syariah (seperti riba atau gharar) mendapat legitimasi syariah yang tidak semestinya.

14. Relevansi Hawalah dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Akad hawalah memiliki relevansi yang sangat besar dalam ekonomi Islam kontemporer. Dalam konteks yang lebih luas, relevansi hawalah dalam kehidupan ekonomi kontemporer dapat dilihat dari bagaimana prinsip-prinsip ini tetap bersifat relevan dalam menghadapi dinamika perubahan zaman (Ronaydi, 2023). Relevansi hawalah tidak terbatas pada konteks perbankan syariah formal, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan ekonomi masyarakat Muslim: dari transaksi informal di tingkat komunitas hingga transaksi keuangan internasional yang kompleks. Sebagai bagian integral dari hukum-hukum muamalah, hawalah memberikan fondasi yang kokoh bagi transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Ronaydi, 2023).

Dalam konteks ini, latar belakangnya mencakup upaya untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas dalam dunia keuangan modern, termasuk penerapan nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan yang melibatkan teknologi dan kompleksitas bisnis yang berkembang (Ronaydi, 2023). Upaya ini memerlukan sinergi antara ulama fikih yang memiliki kedalaman pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, dan para praktisi keuangan yang memahami realitas dan kompleksitas dunia keuangan modern. Tanpa sinergi ini, pengembangan produk keuangan syariah berbasis hawalah berisiko menjadi produk yang hanya memenuhi persyaratan formal syariah tetapi kehilangan substansi dan semangatnya.

Dengan memahami hawalah dalam fikih muamalah, kita dapat mengenali bagaimana konsep ini tidak hanya bersumber dari nilai-nilai Islam yang mendasar, tetapi juga terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam berinteraksi secara ekonomi (Ronaydi, 2023). Adaptasi ini merupakan bukti dari vitalitas dan dinamisme fikih Islam: bahwa fikih bukan sekadar sistem hukum yang statis dan beku, tetapi merupakan tradisi intelektual yang hidup dan terus berkembang, mampu merespons tantangan-tantangan baru tanpa mengkhianati prinsip-prinsip fundamentalnya.

15. Kesimpulan

Akad hawalah merupakan salah satu instrumen penting dalam fikih muamalah yang memiliki landasan hukum yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama. Sebagai akad pengalihan utang, hawalah memberikan solusi praktis bagi permasalahan utang-piutang dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Hawalah pada dasarnya adalah akad tabarru' yang bertujuan untuk saling menolong, namun dalam perkembangannya telah diadaptasi menjadi instrumen keuangan yang digunakan dalam berbagai produk perbankan syariah (Harahap & Sudiarti, 2021). Dualitas ini—antara hawalah sebagai akad tabarru' di satu sisi dan hawalah sebagai instrumen keuangan di sisi lain—merupakan salah satu tegangan yang paling penting dan paling perlu dikelola dalam pengembangan hawalah di era modern.

Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai syarat-syarat hawalah, terutama antara Abu Hanifah dengan imam-imam lainnya, menunjukkan kekayaan khazanah fikih Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat (Zatadini & Ghozali, 2018). Kekayaan khazanah ini bukan sesuatu yang harus diratakan atau diseragamkan, melainkan merupakan aset intelektual yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk mengembangkan solusi keuangan syariah yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang beragam. Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, hawalah telah diatur melalui berbagai fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa isu yang perlu dikaji lebih lanjut (Nofrianto et al., 2022).

Ke depan, pengembangan akad hawalah dalam konteks keuangan modern perlu terus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Fikih muamalah yang adaptif dan solutif terhadap persoalan-persoalan kontemporer menjadi kunci dalam memastikan bahwa akad hawalah dapat terus memberikan manfaat bagi umat Islam dalam kehidupan ekonomi mereka (Harahap & Sudiarti, 2021). Komitmen terhadap adaptabilitas yang solutif ini harus diimbangi dengan komitmen yang sama kuatnya terhadap integritas syariah: bahwa setiap inovasi dalam aplikasi hawalah harus tetap berakar pada nilai-nilai fundamental Islam tentang keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

Abdillah, Y. K., Azizi, A. W., Gozaly, A. Y., & Jamilah, A. Z. (2023). Classification of the Contract; Tabarru Lending Money, Qardh, Rahn, Hiwalah. International Conference on Islamic Economic (Icie), 2(1), 103–121. https://doi.org/10.58223/icie.v2i1.261

Alfian, F. D., Mubarok, M. I., & Brilliano, Y. (2022). Analisis konsep akad dan implementasinya pada kartu kredit syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen Dakwah, 9(2), 213–239. https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24949

Almavira, Y., Mahfud, M., & Jamaluddin, J. (2021). Implementasi akad hawalah pada transaksi take over rumah terhadap pengalihan objek. Muamalatuna, 13(2), 107–120. https://doi.org/10.37035/mua.v13i2.5545

Ar, M., Nasir, M., Aryati, A., & Mizan. (2024). Literation of Muamalah Maaliyaah Academic in Online Transactions. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 8(1), 34–48. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i1.3448

Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19(1), 91. https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190

Bahri, M., Ernawati, E., & Agustin, D. (2023). Sharia Pawn Mechanism (Rahn) on BMT Mawaddah Palengaan Branch. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 2(2), 174–195. https://doi.org/10.31538/mjifm.v2i2.22

Fahriansah, F. (2020). Comparison of The Hawalah System in The Fiqh Muamalah Against The Turkey's Majallah Al-Ahkam and The Indonesian Civil Law. J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 91–108. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1543

Fanny, R. (2017). Kajian yuridis akta akad hawalah pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Jatiswara, 32(2). https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.128

Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2021). Kontrak jasa pada perbankan syariah: Wakalah, kafalah dan hawalah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 42–53. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482

Hidayani, F. (2018). The Principles of Sharia Economic Law in Tasyrihah al Muhtaj Manuscripts by K.H. Ahmad Rifa'i. Karsa Journal of Social and Islamic Culture, 26(1), 23. https://doi.org/10.19105/karsa.v26i1.1541

'Ilmi, Z. (2023). The Application of Fiqh Principles in Contemporary Sharia Transactions in The Development of Innovative Products of Islamic Financial Institutions in Indonesia. Oeconomicus Journal of Economics, 7(2), 142–156. https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156

Imari, I. (2016). Rekonstruksi akad perbankan syariah berdasar maqashid syariah. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1392

Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih muamalah uang dan lembaga keuangan: Studi literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2966. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777

Khulwah, J. (2024). Miskonsepsi terhadap komersialisasi dan komodifikasi akad dalam fikih muamalah kontemporer (Analisis maqasidus syariah). Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 15(6). https://doi.org/10.59188/covalue.v15i6.4843

Mardiah, M. (2022). Hadis-hadis tentang jasa: Wakalah, kafalah, hawalah (Telaah sosiologis, filosofis, dan yuridis). Mushaf Journal Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis, 2(3), 352–367. https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.80

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 95–108. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101

Muqorobin, A., & Cahyo, E. N. (2019). Parameter pengembangan produk-produk perbankan syariah dengan pendekatan maqasid syariah (Studi kasus di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo). Islamic Economics Journal, 5(2), 273. https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4004

Nofrianto, Erba, D. M. F., Lestari, R. E., & Harahap, M. R. P. A. (2022). Kerangka regulasi dan fatwa transaksi akad hawalah pada perbankan syariah. Al-Mizan, 18(1), 99–122. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2544

Nurlaela, N. (2020). The DSN-MUI fatwa related to fintech applications in Islamic financial institutions review. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 9. https://doi.org/10.22373/share.v9i0.7989

Nurlaela, N., Luthfiyana, M., Sulastri, A., & Wahyunita, E. S. (2020). Reviewing the fatwas related to fintech applications in Islamic financial institutions in Indonesia. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 9(2), 206–226. https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7989

Octaviani, B. (2017). Perbandingan konsep anjak piutang syariah DSN-MUI dan konsep akad hiwalah dalam surat edaran Bank Indonesia. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 6(2), 127. https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105

Raisi, A. K. S. D. A., Rodriguez, I. I., Tustikbayev, M., Omarova, N., Rahman, W. A., & Muneeza, A. (2016). Implication of Ḥawālah in Islamic Finance Practice. International Journal of Management and Applied Research, 3(3), 109–119. https://doi.org/10.18646/2056.33.16-009

Rivai, A. (2020). Produk jasa pada bank syariah dan aplikasinya. Waraqat Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 5(1), 25. https://doi.org/10.51590/waraqat.v5i1.101

Rohmadi, R., Bagaskara, D. Y., & Wulandari, I. (2024). Mapping Multi Akad Research in Sharia Banks: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(3), 250–268. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11523

Ronaydi, M. (2023). Mengenal wadi'ah dan hawalah dalam fiqih muamalah. Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam, 1(4), 23–29. https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643

Sari, O. (2023). Pemberian upah bagi jasa penulis bayangan (ghostwriter) perspektif fikih muamalah. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 17(1), 113–128. https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1328

Sari, R. P. (2018). Urgensi usul fikih dalam perkembangan lembaga keuangan syariah (Studi pelaksanaan penetapan besaran infak atas pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur). Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 5(1). https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1432

Sauqi, M., & Al-Amruzi, M. F. (2022). Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi tentang jual beli dalam kitab Mabadi' Ilm Al-Fiqh dan relevansinya dalam ekonomi Islam kontemporer. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 13(1), 01–18. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i1.6341

Sauqi, M., & Muyasarah, I. (2023). Literacy of sharia banking contracts: Increasing sharia contract understanding of Islamic boarding school students in Raudhatunnasyi'in Banjarbaru. Amala Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 135–141. https://doi.org/10.23971/amala.v2i1.78

Siswahyudianto, S. (2016). Potensi wakaf untuk perumahan dan permukiman rakyat. Akuisisi Jurnal Akuntansi, 12(2). https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i2.101

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi hawalah pada pembiayaan bermasalah studi kasus koperasi jasa keuangan syariah usaha gabungan terpadu BMT Sidogiri KCP Omben tahun buku 2018. Profit Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2), 38–50. https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871

Waqqosh, A., & Hasibuan, H. L. (2022). Telaah kritis implikasi hadis multi akad dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah. Mubeza, 11(1), 52–57. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.56

Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis pemikiran ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 3(1), 29. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404