Setiap pembicaraan tentang pembangunan, pada akhirnya, selalu kembali pada satu pertanyaan yang sering terlupakan: siapakah sesungguhnya manusia yang ingin kita bangun itu? Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak seluruh kajian tentang Human Development Index (HDI) dalam perspektif ekonomi Islam, dan jawabannya, sebagaimana diuraikan secara panjang lebar pada bab pertama, sangat berbeda dari asumsi yang melandasi peradaban modern. Al-Qur'an menggambarkan manusia bukan sekadar produk evolusi biologis yang kebetulan, melainkan makhluk yang diciptakan secara bertahap dan terencana, ditiupkan ruh ke dalamnya, dan dibentuk dalam sebaik-baik rupa (ahsani taqwim). Manusia dalam pandangan ini memiliki empat dimensi yang tidak terpisahkan: jasad, nafs, ruh, dan akal—suatu kesatuan yang jauh lebih kaya dari model homo economicus yang mendominasi ekonomi konvensional. Lebih jauh, manusia diberi kedudukan istimewa sebagai khalifah di muka bumi, pemegang amanah yang harus mengelola kekayaan dan alam bukan sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai wakil Allah yang bertanggung jawab. Konsep fitrah menambahkan dimensi penting lainnya: setiap manusia lahir dengan kecenderungan alami menuju kebenaran, kebaikan, dan keindahan, sehingga pembangunan sejati bukanlah proses "membentuk dari luar" melainkan menggali dan mengaktualisasikan potensi yang sudah melekat. Semua ini bermuara pada satu tujuan akhir yang disebut falah—keberhasilan yang mencakup dunia dan akhirat sekaligus, sebuah konsep yang jauh melampaui maksimalisasi utilitas material yang menjadi fondasi diam-diam dari HDI konvensional.
Untuk memahami betapa radikalnya perbedaan ini, perlu ditelusuri dahulu bagaimana HDI itu sendiri lahir. Bab kedua menguraikan perjalanan panjang wacana pembangunan internasional: dari obsesi terhadap pertumbuhan PDB pada era Rostow, melalui kritik "pertumbuhan tanpa pembangunan", pendekatan redistribusi, hingga konsep kebutuhan dasar yang dipopulerkan ILO. Titik baliknya terjadi pada 1990, ketika Mahbub ul-Haq—ekonom Pakistan yang gelisah dengan obsesi GNP—berkolaborasi dengan Amartya Sen dan kerangka capabilities approach-nya untuk melahirkan HDI di UNDP. Indeks ini menggabungkan tiga dimensi: harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan, yang dihitung melalui rata-rata geometrik sejak revisi metodologis 2010. HDI memang berhasil menggeser perhatian dunia dari sekadar angka pendapatan menuju ukuran kesejahteraan yang lebih manusiawi, tetapi keterbatasannya juga nyata: ia tidak mengukur ketimpangan distribusi, mengabaikan kemiskinan multidimensi, dan—yang paling krusial bagi diskusi ini—sama sekali tidak menyentuh dimensi non-material seperti kebebasan politik, kohesi sosial, dan yang paling penting, kualitas spiritual manusia. Kritik dari Srinivasan, Ravallion, hingga Nussbaum menunjukkan bahwa problem ini diakui secara luas dalam literatur akademis Barat sendiri, namun kritik dari sarjana Muslim seperti Chapra dan Haneef pergi lebih jauh: ketidaklengkapan HDI bukan soal teknis, melainkan cerminan perbedaan epistemologis mendasar antara pandangan dunia sekuler-positivis dan pandangan dunia Islam yang integratif.
Untuk membangun alternatif yang autentik, diperlukan fondasi paradigmatik yang jelas tentang apa itu ekonomi Islam, dan inilah yang dibahas pada bab ketiga. Ekonomi Islam, dalam definisi yang paling sering dikutip dari Chapra, adalah ilmu yang mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi sumber daya sesuai maqashid syariah, tanpa mengorbankan kebebasan individu, stabilitas makro, maupun keseimbangan ekologis. Lima prinsip menopang seluruh bangunan ini: tauhid yang menegaskan bahwa kepemilikan sejati hanya milik Allah; keadilan ('adl) dalam distribusi; keseimbangan (tawazun) antara berbagai kepentingan yang sah; kebebasan berkehendak (ikhtiyar) yang bertanggung jawab; dan pertanggungjawaban (mas'uliyyah) kepada Allah atas setiap keputusan ekonomi. Dari prinsip-prinsip ini lahir perbedaan paradigmatik yang sangat dalam dengan pembangunan konvensional—mulai dari landasan ontologis yang mengakui realitas transendental, sumber norma yang bersifat ilahiah dan bukan sekadar konsensus historis, hingga konsepsi kemajuan yang tidak meniru model peradaban tertentu melainkan merealisasikan potensi manusia sebagai khalifah. Warisan intelektual para pemikir klasik seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Mawardi, dan Ibn Khaldun, hingga ekonom modern seperti Chapra dan al-Sadr, menjadi bukti bahwa tradisi ini memiliki kedalaman teoretis yang mampu menjawab krisis ketimpangan global, krisis keuangan, krisis lingkungan, dan krisis makna yang melanda peradaban kontemporer.
Kerangka operasional yang menjembatani nilai-nilai abstrak ini dengan kebijakan konkret adalah maqashid syariah, tema sentral bab keempat. Dirumuskan secara sistematis oleh al-Shatibi dan dimatangkan oleh al-Ghazali sebelumnya, maqashid mengidentifikasi lima kebutuhan pokok yang harus dilindungi dan dikembangkan: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal)—masing-masing dengan tiga tingkatan kepentingan: daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pemikir kontemporer seperti Ibn Asyur memperluas kerangka ini dengan menambahkan fitrah, kebebasan, dan persamaan, sementara Jasser Auda menggeser orientasinya dari sekadar "perlindungan" menjadi "pengembangan" kapabilitas manusia—sebuah pergeseran yang sangat relevan bagi teori pembangunan. Ketika dibandingkan dengan HDI, maqashid memang berbagi perhatian yang sama pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, namun ia menambahkan dimensi agama dan keturunan yang sama sekali absen dalam kerangka konvensional, sekaligus mengintegrasikan keadilan distribusi dan tanggung jawab lintas generasi ke dalam setiap dimensinya, bukan sebagai tambahan terpisah.
Tiga bab berikutnya menerapkan kerangka maqashid ini secara spesifik pada tiga komponen utama HDI. Pada dimensi pendidikan (Bab 5), Islam menempatkan ilmu pada posisi yang luar biasa istimewa—wahyu pertama yang turun adalah perintah membaca, bukan perintah ibadah ritual lainnya. Kewajiban menuntut ilmu bersifat personal bagi setiap Muslim, berlangsung sepanjang hayat, dan dipandang sebagai ibadah serta investasi jariyah yang pahalanya terus mengalir. Sejarah peradaban Islam membuktikan keseriusan ini melalui jaringan masjid, Bait al-Hikmah, dan madrasah yang bahkan, menurut George Makdisi, memengaruhi kelahiran universitas-universitas Eropa. Namun indikator "lama sekolah" yang digunakan HDI dikritik habis karena gagal menangkap kualitas, relevansi, dan—yang terpenting—dimensi moral-spiritual pendidikan; sebagai gantinya diusulkan indikator alternatif seperti melek huruf Al-Qur'an, kualitas pendidikan karakter, dan akses pendidikan agama, dengan wakaf pendidikan sebagai instrumen pembiayaan yang telah terbukti efektif selama lebih dari seribu tahun.
Pada dimensi kesehatan (Bab 6), Islam memahami sehat secara holistik—jauh sebelum definisi WHO 1948 tentang kesehatan fisik-mental-sosial muncul, hadits Nabi telah menegaskan hubungan antara kesehatan hati (qalb) dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menjaga jiwa adalah kewajiban kolektif yang melibatkan individu, keluarga, dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh sistem bimaristan—rumah sakit gratis untuk semua kalangan yang dibiayai wakaf—serta kontribusi ilmuwan seperti Ibn Sina dan al-Razi bagi kedokteran dunia. Kritik terhadap angka harapan hidup sebagai satu-satunya indikator kesehatan HDI mengarah pada usulan indikator yang lebih kaya: kualitas hidup Islami (hayah tayyibah), kesehatan mental-spiritual, dan akses terhadap layanan kesehatan halal, dengan jaminan sosial berbasis Baitul Mal sebagai mekanisme pembiayaan kolektifnya.
Pada dimensi pendapatan (Bab 7), konsep kekayaan dalam Islam berangkat dari prinsip bahwa seluruh harta sejatinya milik Allah, dititipkan kepada manusia sebagai amanah. Ini menjadikan GNI per kapita—indikator pendapatan HDI—sangat tidak memadai karena ia mengabaikan distribusi, tidak membedakan sumber pendapatan halal maupun haram, dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan antargenerasi. Sebagai gantinya, Islam menawarkan seperangkat instrumen redistribusi yang konkret dan operasional: zakat sebagai kewajiban yang dapat dipaksakan negara, infaq dan sedekah yang sukarela namun didorong kuat secara teologis, wakaf produktif yang menciptakan sumber pembiayaan sosial berkelanjutan, serta larangan riba yang secara struktural mencegah transfer kekayaan yang memperparah ketimpangan. Berbagai upaya akademis untuk mengembangkan Islamic Economic Welfare Index, meski masih dalam tahap awal, menunjukkan arah yang menjanjikan bagi pengukuran kesejahteraan yang lebih adil dan berkeadilan.
Bab kedelapan kemudian menyatukan seluruh kritik ini pada satu titik yang paling fundamental: ketiadaan dimensi spiritual dan moral dalam HDI. Paradoks bahwa negara-negara dengan HDI tertinggi sering memiliki tingkat depresi, kecanduan, dan bunuh diri yang tinggi pula—sebagaimana ditunjukkan oleh World Happiness Report dan riset Richard Layard tentang "Easterlin Paradox"—membuktikan secara empiris apa yang telah lama diyakini Islam secara normatif: kemakmuran material tanpa kedalaman spiritual tidak menghasilkan kebahagiaan sejati. Keimanan dan ketaqwaan, dalam kerangka ini, bukan sekadar ukuran religiositas formal, melainkan orientasi fundamental yang menentukan seluruh pola pikir dan perilaku manusia, dan karenanya harus menjadi komponen inti—bukan tambahan—dalam setiap indeks pembangunan manusia yang benar-benar ingin disebut Islami.
Jika ditarik benang merahnya, keseluruhan kajian ini membangun argumen yang koheren dan bertahap: dimulai dari fondasi antropologis tentang siapa manusia dalam Islam, dilanjutkan dengan pemetaan kritis atas HDI konvensional dan akar sejarahnya, diperkuat oleh paradigma ekonomi Islam yang menawarkan visi alternatif, dioperasionalkan melalui kerangka maqashid syariah, lalu diterapkan secara rinci pada tiga pilar HDI—pendidikan, kesehatan, dan pendapatan—sebelum akhirnya disempurnakan dengan dimensi spiritual-moral yang selama ini absen. Pesan intinya jelas: menyempurnakan HDI dari perspektif Islam bukan sekadar menambahkan beberapa indikator religius ke dalam formula yang sudah ada, melainkan menuntut rekonstruksi paradigmatik yang menempatkan falah—keberuntungan dunia dan akhirat sekaligus—sebagai tujuan akhir pembangunan manusia, dengan keadilan distribusi, keberlanjutan lintas generasi, dan kedalaman spiritual sebagai elemen yang tidak terpisahkan, bukan pelengkap, dari makna kemanusiaan yang sesungguhnya.
0 Comments