Yield dalam Sistem Ekonomi Islam

1. Pendahuluan: Kedudukan Mudharabah dalam Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang paling dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman, fikih muamalah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari umat manusia, khususnya dalam urusan ekonomi dan keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, fikih muamalah mencakup semua peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan (Hidayatullah, 2021). Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih muamalah bukan sekadar kumpulan aturan teknis tentang transaksi, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan yang mengatur interaksi sosial-ekonomi manusia secara komprehensif. Dengan demikian, setiap transaksi yang dilakukan dalam kehidupan ekonomi seorang Muslim idealnya harus selaras dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh fikih muamalah.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, fikih muamalah meliputi berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, kerja sama, bagi hasil, pinjam-meminjam, penitipan barang, sewa-menyewa, dan berbagai akad lainnya (Hidayatullah, 2021). Keragaman jenis transaksi yang diatur dalam fikih muamalah ini mencerminkan betapa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek kehidupan ekonomi manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya mengurusi aspek ritual ibadah semata, tetapi juga memberikan panduan yang lengkap tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dalam urusan ekonomi dan keuangan. Setiap jenis transaksi yang disebutkan memiliki ketentuan hukum masing-masing yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghindari eksploitasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu prinsip fundamental yang menjadi pondasi utama dalam fikih muamalah adalah kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Mursid, 2020; Santika, 2022; Wahyuni, 2016). Kaidah ini sangat penting artinya karena memberikan ruang yang sangat luas bagi kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen ekonomi syariah. Berbeda dengan ibadah yang menganut prinsip sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya, dalam muamalah prinsip yang berlaku adalah fleksibilitas dan keterbukaan. Implikasinya, selama tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang suatu bentuk transaksi, maka transaksi tersebut dapat dianggap halal dan boleh dilakukan. Inilah yang membuat fikih muamalah mampu terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi yang terus berubah dari zaman ke zaman.

Di antara sekian banyak akad yang dikenal dalam fikih muamalah, akad mudharabah menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Mudharabah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah maliyyah yang dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan ukuran bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati (Firmanie, 2023). Pentingnya akad mudharabah tidak hanya terletak pada aspek historisnya yang telah dipraktikkan sejak lama, tetapi juga pada relevansinya yang sangat tinggi dalam konteks ekonomi modern. Akad ini memungkinkan terjadinya mobilisasi modal dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengelola usaha, sehingga tercipta simbiosis mutualisme yang menguntungkan semua pihak.

Akad mudharabah telah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan bangsa Arab telah mempraktikkannya sebelum turunnya Islam (Santika, 2022; Subaidi & Subyanto, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa mudharabah merupakan akad yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi. Islam kemudian datang dan mengakomodasi praktik ini dengan memberikan landasan hukum yang kuat serta menetapkan batasan-batasan yang diperlukan untuk menjaga agar praktik tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Relevansi akad mudharabah tidak hanya terbatas pada konteks historis, tetapi juga sangat relevan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam sistem perbankan dan keuangan syariah (Thabrani, 2014). Dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah di berbagai belahan dunia, pemahaman yang mendalam tentang akad mudharabah menjadi semakin penting dan mendesak.

2. Definisi dan Terminologi Mudharabah

2.1 Pengertian Secara Bahasa

Untuk memahami akad mudharabah secara komprehensif, perlu dimulai dari penelusuran makna katanya secara bahasa. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan (Ayu et al., 2022; Hidayatullah, 2020). Pada pandangan pertama, mungkin terasa aneh bahwa sebuah akad ekonomi dikaitkan dengan kata yang berarti "memukul." Namun, makna "memukul atau berjalan" ini lebih tepatnya merujuk pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Riska et al., 2020). Dari sini dapat dipahami bahwa esensi dari mudharabah adalah gerak dan aktivitas, yaitu seorang pengelola yang secara aktif "berjalan" atau bergerak untuk menjalankan usaha demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi pemilik modal yang telah mempercayakan dananya.

Dari sisi pembentukan kata, mudharabah merupakan masdar dari lafadz dhaaraba-yudhaarib-mudharabatan yang artinya memukul atau berjalan, sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab yang lafadz fi'il madhi-nya berwazan faa'ala maka masdarnya fiaa'lan dan mufaa'alan (Ayu et al., 2022). Analisis morfologi ini penting untuk memahami bahwa mudharabah bukan sekadar istilah teknis yang dibuat-buat, melainkan merupakan kata yang memiliki akar yang kuat dalam bahasa Arab dan mencerminkan makna yang dalam tentang aktivitas ekonomi. Wazan faa'ala sendiri dalam bahasa Arab biasanya menunjukkan adanya interaksi antara dua pihak atau lebih, yang sangat sesuai dengan hakikat akad mudharabah sebagai sebuah kerja sama antara dua pihak yang saling membutuhkan dan saling melengkapi.

2.2 Pengertian Secara Istilah

Setelah memahami pengertian bahasa, langkah selanjutnya adalah memahami definisi mudharabah secara istilah sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama. Para ulama fikih mendefinisikan mudharabah dengan berbagai rumusan yang pada intinya memiliki kesamaan makna. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) (Lesmana & Febriadi, 2022; Waldani, 2022). Aspek penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa dalam akad mudharabah yang klasik, modal sepenuhnya disediakan oleh satu pihak saja, yaitu shahibul mal. Pengelola atau mudharib tidak menyetorkan modal berupa uang atau aset, melainkan menyumbangkan keahlian, waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola modal tersebut agar menghasilkan keuntungan. Keuntungan usahanya kemudian dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Waldani, 2022), sementara pemilik modal menanggung risiko kerugian finansial jika usaha tidak berhasil.

Menurut tinjauan pengertian dalam fikih muamalah, mudharabah diartikan sebagai akad dalam kerja sama antar dua belah pihak ataupun lebih dalam pengelolaan modal dan usaha, di mana pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) melakukan aktivitas permodalan dan usaha dengan pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis, melainkan hanya pengelola bisnis yang bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis yang dijalankan (Firmanie, 2023). Definisi ini menegaskan pemisahan peran yang tegas antara pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal berperan sebagai penyedia dana namun tidak terlibat dalam operasional sehari-hari usaha. Sementara pengelola bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional usaha dengan memanfaatkan modal yang diberikan. Pemisahan peran ini menciptakan spesialisasi yang efisien: pihak yang memiliki modal dapat mengembangkan kekayaannya melalui investasi, sementara pihak yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal dapat mengembangkan usahanya tanpa terkendala oleh keterbatasan dana.

Selain disebut mudharabah, akad ini juga dikenal dengan nama lain. Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh atau muqaradhah (Munji et al., 2023; Santika, 2022). Perbedaan penamaan ini mencerminkan perbedaan tradisi linguistik dan geografis di dunia Arab, namun tidak mengubah esensi dari akad tersebut. Mudharabah juga disebut muamalah, yang maksudnya adalah akad antara dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperniagakan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya (Mursid, 2020). Terminologi "muamalah" dalam konteks ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dipandang sebagai representasi sempurna dari konsep muamalah itu sendiri, yaitu interaksi antara manusia dalam urusan ekonomi yang didasarkan pada kesepakatan dan saling menguntungkan.

Dari mazhab Hanafi, ulama memberikan perspektif yang unik tentang akad mudharabah. Menurut ulama Hanafiyah, akad mudharabah adalah akad yang memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan, karena harta diserahkan kepada pengelola dan pengelola punya jasa mengelola harta tersebut (Surya & Zainuddin, 2019). Pandangan ini menekankan aspek persekutuan dalam keuntungan sebagai tujuan utama akad mudharabah. Kedua pihak bersama-sama berorientasi pada tercapainya keuntungan, meskipun kontribusi mereka berbeda: satu pihak berkontribusi dengan modal, dan pihak lain berkontribusi dengan jasa pengelolaan.

Imam Taqiy ad-Din al-Hishni memberikan pemahaman yang sama antara qiradh dan mudharabah; mudharabah secara istilah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemberi modal atau shohibul maal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau mudharib, keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati antara shohibul maal dan mudharib, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh shohibul maal kecuali kelalaian pengelola (Hakim & Kholik, 2022). Definisi dari Imam Taqiy ad-Din al-Hishni ini sangat komprehensif karena tidak hanya menjelaskan mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga membahas tentang penanggungan kerugian. Pengecualian dalam kasus kelalaian pengelola merupakan klausul penting yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika pengelola lalai atau melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian, maka dia tidak dapat berlindung di balik ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

3. Dasar Hukum Mudharabah

3.1 Dasar dari Al-Qur'an

Pembahasan tentang dasar hukum mudharabah harus dimulai dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari mudharabah tersebut. Namun secara implisit, kata dasar dha-raba yang merupakan kata dasar mudharabah disebutkan di dalam Al-Qur'an (Syafrina, 2023). Ketidakhadiran kata mudharabah secara eksplisit dalam Al-Qur'an bukan berarti tidak ada landasan Al-Qur'an untuk akad ini. Sebaliknya, para ulama telah berupaya mengidentifikasi ayat-ayat yang secara implisit mendukung keberadaan dan kebolehan akad mudharabah. Pendekatan ini mencerminkan metodologi fikih Islam yang tidak hanya berpegang pada dalil yang tersurat, tetapi juga memperhatikan dalil yang tersirat atau implikatif.

Akad mudharabah berkaitan dengan beberapa ayat muamalah, di antaranya Q.S Al-Baqarah: 278-280 dan Q.S. An-Nisa: 29 yang mengimplikasikan bahwa transaksi muamalah harus menghindari hal-hal yang dilarang, salah satunya adalah riba (Primadhany et al., 2023). Ayat-ayat ini memberikan panduan umum tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk mudharabah. Q.S. An-Nisa: 29, misalnya, memerintahkan agar transaksi dilakukan atas dasar saling rela (an-tharadhin), yang merupakan salah satu syarat penting dalam akad mudharabah. Larangan riba dalam Q.S. Al-Baqarah: 278-280 juga sangat relevan karena mudharabah sejatinya merupakan alternatif islami terhadap sistem bunga yang mengandung unsur riba.

Akad mudharabah tertuang dalam Al-Qur'an surat Muzammil 20, Jumuah 10, dan Al-Baqarah 198, yang berisi tentang perintah mencari karunia Allah bagi seluruh umat manusia (Iswanaji & Wahyudi, 2017). Ayat-ayat ini berisi perintah untuk "berjalan di muka bumi" dalam rangka mencari karunia Allah, yang oleh para ulama diinterpretasikan sebagai aktivitas mencari rezeki melalui perdagangan dan usaha. Dalam konteks mudharabah, ayat-ayat ini memberikan landasan teologis bahwa aktivitas mencari nafkah melalui usaha, termasuk melalui kerja sama seperti mudharabah, merupakan ibadah yang diperintahkan Allah. Ini juga menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, bukan sekadar menyimpan harta tanpa mengembangkannya.

3.2 Dasar dari Hadits dan Ijma'

Selain Al-Qur'an, dasar hukum mudharabah juga ditemukan dalam hadits dan ijma' ulama. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW diutus pada saat sedang maraknya penggunaan instrumen mudharabah dalam kegiatan perekonomian mereka dan tidak terdapat dalam sejarah bahwa Nabi SAW melarang praktik atau aplikasi akad ini (Thabrani, 2014). Dalam fikih Islam, tidak adanya larangan dari Nabi SAW terhadap suatu praktik yang ada pada zamannya merupakan bentuk persetujuan implisit (taqrir) yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, praktik mudharabah yang berlangsung tanpa larangan dari Nabi SAW dapat dipahami sebagai praktik yang mendapat restu dan pengakuan dari beliau.

Lebih dari sekadar membiarkan praktik ini berlangsung, beberapa riwayat menunjukkan keterlibatan langsung para sahabat Nabi dalam akad mudharabah. Aisyah dan Abdullah bin Umar pernah menginvestasikan harta anak-anak yatim yang disimpan oleh mereka dalam akad-akad mudharabah. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dan al-Abbas bin Abdul Mutthalib yang senantiasa terlibat dalam akad-akad mudharabah (Thabrani, 2014). Fakta bahwa para sahabat terkemuka seperti Aisyah (istri Nabi), Abdullah bin Umar (putra Khalifah Umar bin Khattab), Abdullah bin Mas'ud (salah satu ahli fikih terkemuka di kalangan sahabat), dan al-Abbas bin Abdul Mutthalib (paman Nabi) terlibat dalam akad mudharabah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi akad ini. Para sahabat tersebut adalah orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan tentu tidak akan terlibat dalam transaksi yang dilarang.

Kebolehan akad mudharabah ini dikuatkan dengan ijma', di mana diriwayatkan bahwa banyak di antara para sahabat Nabi SAW menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudharabah. Para sahabat telah berkonsensus akan pembenaran pengelola harta anak yatim secara mudharabah (Subaidi & Subyanto, 2020). Ijma' atau konsensus ulama merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki otoritas sangat tinggi. Ketika para sahabat, yang merupakan generasi paling dekat dengan Nabi SAW dan paling memahami ajaran Islam, bersepakat tentang kebolehan mudharabah, maka hal ini menjadi argumen yang sangat kuat dan tidak mudah dibantah. Para ulama juga telah ber-ijma' bahwa modal akad mudharabah boleh menggunakan dinar atau dirham, dan para ulama juga telah ber-ijma' bahwa pengelola boleh mensyaratkan kepada pemilik modal sepertiga atau setengah dari keuntungan (Putra, 2021). Ijma' tentang teknis pelaksanaan mudharabah ini menunjukkan bahwa para ulama tidak hanya sepakat tentang kebolehan akad secara umum, tetapi juga tentang berbagai aspek teknis dalam pelaksanaannya.

3.3 Dasar dari Kaidah Fikih

Selain dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma', akad mudharabah juga mendapat dukungan dari kaidah-kaidah fikih yang berlaku umum dalam muamalah. Akad mudharabah terbukti merupakan salah satu akad yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, karena aktivitas ini merupakan aktivitas muamalah antara manusia dengan manusia. DSN MUI menetapkan bahwa akad ini bukanlah sesuatu yang haram hanya karena tidak ada dalil yang berkaitan langsung dengannya yang menyebutkan bahwa mudharabah itu boleh; justru karena tidak adanya dalil yang menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah haram menjadi alasan dibolehkannya akad mudharabah (Santika, 2022). Penegasan DSN-MUI ini sangat penting dalam konteks hukum ekonomi Islam kontemporer karena memberikan kejelasan bahwa pendekatan yang digunakan dalam menentukan hukum mudharabah adalah pendekatan berbasis kaidah muamalah, bukan pendekatan yang mengharuskan adanya dalil eksplisit tentang kebolehannya.

Kaidah fikih yang menjadi prinsip dasar muamalah adalah: "Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya" (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Kaidah ini bukan hanya menjadi landasan kebolehan mudharabah, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah kontemporer. Selama tidak ada dalil yang secara jelas dan tegas melarang suatu bentuk transaksi, maka transaksi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Ini memberikan ruang yang sangat luas bagi para ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, selama tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

4. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

4.1 Rukun Mudharabah

Untuk sahnya sebuah akad mudharabah, diperlukan terpenuhinya rukun-rukun tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Akad mudharabah memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya, termasuk rukun dan syarat akad mudharabah agar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Rukun dan syarat akad mudharabah menurut mayoritas ulama meliputi: (1) pihak yang melakukan perjanjian pada akad, yaitu pemilik permodalan (shahibul maal) dan pengelola modal yang diberikan (mudharib); (2) terdapat modal atau ra's al-mal; (3) terdapat pekerjaan atau usaha; (4) terdapat keuntungan; dan (5) terdapat ijab dan qabul (Firmanie, 2023). Kelima rukun ini merupakan unsur-unsur esensial yang mutlak harus ada agar akad mudharabah dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam. Ketiadaan salah satu rukun akan mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau bahkan batal demi hukum.

Beberapa rukun yang digariskan oleh para ulama untuk menentukan keabsahan akad mudharabah adalah: (1) pemilik modal (shahibul maal); (2) pengelola modal (mudharib); (3) ijab kabul (sighat); (4) modal (ra'sul maal); (5) pekerjaan; dan (6) keuntungan (Siregar et al., 2022). Perincian ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang elemen-elemen yang harus ada dalam akad mudharabah. Menarik untuk diperhatikan bahwa "keuntungan" disebutkan sebagai salah satu rukun, yang berarti akad mudharabah harus dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ini membedakan mudharabah dari akad-akad tabarru' (sosial) yang tidak berorientasi pada keuntungan. Tanpa orientasi keuntungan yang jelas dan kesepakatan tentang cara pembagiannya, akad tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mudharabah.

4.2 Syarat-Syarat Mudharabah

Selain rukun, para ulama juga menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah. Dalam akad mudharabah terdapat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kerjasama yang diucapkan oleh pemilik modal, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan yang diucapkan oleh pengelola modal. Lafadz-lafadz ijab bisa memakai asal kata dan derivasi mudharabah, muqaradhah dan muamalah serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna lafadz tersebut (Subhan & Assulthoni, 2021). Kelenturan dalam penggunaan lafadz ini mencerminkan pendekatan fikih Islam yang tidak kaku dalam hal teknis verbal, selama makna dan maksud dari akad tersebut jelas dan dipahami oleh kedua pihak. Bentuk akad perjanjian kerjasama bisa berupa tulisan atau lisan. Jika pemilik modal dan pengelola sudah sama-sama rela dan terdapat kecocokan di antara mereka maka akad mudharabah-nya telah sah (Subhan & Assulthoni, 2021). Prinsip kerelaan (an-tharadhin) merupakan syarat yang sangat fundamental dan tidak dapat dikompromikan. Akad yang terjadi karena paksaan atau tekanan dari salah satu pihak tidak dapat dianggap sebagai akad mudharabah yang sah.

Syarat modal dalam mudharabah meliputi: modal harus berupa uang; jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Wahyuni, 2016). Persyaratan bahwa modal harus berupa uang memiliki alasan yang sangat logis dari perspektif fikih. Uang merupakan alat tukar yang nilai dan kuantitasnya mudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Jika modal berupa aset atau barang, maka nilai dari aset tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu sehingga setara dengan nilai uang. Larangan modal dalam bentuk piutang juga memiliki dasar yang kuat karena piutang mengandung unsur ketidakpastian tentang apakah dan kapan piutang tersebut akan dapat ditagih. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal (Wahyuni, 2016). Definisi keuntungan yang sederhana namun tegas ini penting untuk membedakan antara keuntungan yang sesungguhnya dengan modal yang kembali, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan bagi hasil.

5. Jenis-Jenis Mudharabah

5.1 Mudharabah Mutlaqah

Para ulama fikih membagi akad mudharabah ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat kebebasan yang diberikan kepada pengelola modal. Jenis pertama yang akan dibahas adalah mudharabah mutlaqah, yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib memiliki kebebasan untuk mengelola modal sesuai dengan yang mereka rencanakan (Sufyan, 2020). Kebebasan yang diberikan dalam mudharabah mutlaqah ini sangat luas, mencakup kebebasan untuk memilih jenis usaha, strategi bisnis, rekanan bisnis, dan berbagai keputusan operasional lainnya. Dalam prinsip mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi pengelola dalam menggunakan dana yang dihimpun (Abidin et al., 2021). Ketiadaan pembatasan ini memberikan fleksibilitas maksimal kepada pengelola yang dianggap memiliki keahlian dan kompetensi untuk menentukan peluang bisnis terbaik. Pemilik dana dapat menyerahkan mudharabah saving management secara absolut kepada pengelola, tanpa batas baik dalam jenis investasi, periode waktu, maupun sektor bisnis, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Subaidi & Subyanto, 2020). Klausul "asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam" merupakan batasan universal yang tetap berlaku meskipun akad bersifat mutlaqah. Pengelola tidak boleh menggunakan modal untuk bisnis yang haram, seperti perdagangan alkohol, judi, atau bisnis yang mengandung gharar yang berlebihan.

5.2 Mudharabah Muqayyadah

Berbeda dengan mudharabah mutlaqah yang memberikan kebebasan penuh kepada pengelola, mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha (Siregar et al., 2022). Pembatasan ini dilakukan sesuai dengan kehendak pemilik modal yang memiliki pertimbangan tertentu tentang jenis usaha yang ingin dibiayai. Dalam akad mudharabah muqayyadah, telah dicantumkan bahwa modal yang ada hanya digunakan untuk usaha yang telah ditentukan. Pengusaha atau nasabah diharuskan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik modal (Sufyan, 2020). Keharusan pengelola untuk mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan pemilik modal ini bukan berarti memperbudak pengelola, melainkan merupakan manifestasi dari hak pemilik modal untuk menentukan ke mana modalnya diinvestasikan. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai (Abidin et al., 2021). Penetapan syarat-syarat ini dalam praktik perbankan syariah sering kali digunakan untuk memastikan bahwa dana yang terhimpun dari nasabah diinvestasikan sesuai dengan preferensi mereka, misalnya hanya untuk sektor tertentu atau di wilayah tertentu.

5.3 Mudharabah Musytarakah

Jenis mudharabah ketiga adalah mudharabah musytarakah, yang merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah (Melinia & Hasibuan, 2022). Jenis mudharabah ini merupakan inovasi dalam fikih muamalah kontemporer yang lahir untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam dunia bisnis modern. Mudharabah musytarakah adalah ekstensi dari akad bagi hasil utama (mudharabah dan musyarakah) yang berorientasi untuk investasi sektor riil (Mursid, 2020). Dengan menggabungkan elemen-elemen dari kedua akad tersebut, mudharabah musytarakah mampu mengakomodasi situasi di mana pengelola juga ingin menyertakan sebagian dananya sendiri dalam usaha yang dibiayai. Dalam mudharabah musytarakah, mudharib boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin shahibul mal (Juliani, 2023). Syarat "dengan seizin shahibul mal" sangat penting karena memastikan bahwa pemilik modal tetap memiliki kendali dan mengetahui tentang penyertaan modal oleh pengelola. Kedua belah pihak antara bank syariah dan nasabah melakukan kerja sama dalam proyek atau bisnis (Mursid, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, mudharabah musytarakah memungkinkan bank untuk tidak sekadar bertindak sebagai penyedia dana yang pasif, tetapi juga ikut berpartisipasi aktif dalam proyek atau bisnis yang dibiayai, sehingga menciptakan kemitraan yang lebih setara dan dinamis.

6. Pembagian Keuntungan dan Penanggungan Kerugian

6.1 Mekanisme Bagi Hasil

Salah satu aspek paling krusial dalam akad mudharabah adalah mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Apabila ternyata sebuah usaha atau proyek yang dijalankan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang didapatkan dibagi kepada pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (Firmanie, 2023). Konsep nisbah bagi hasil ini merupakan inti dari sistem mudharabah dan yang membedakannya secara fundamental dari sistem bunga dalam perbankan konvensional. Dalam sistem bunga, keuntungan pemilik modal sudah ditentukan di awal dalam bentuk persentase tertentu dari pokok pinjaman, terlepas dari apakah usaha menghasilkan keuntungan atau tidak. Sebaliknya, dalam mudharabah, baik pemilik modal maupun pengelola hanya akan mendapatkan bagian mereka jika usaha benar-benar menghasilkan keuntungan.

Prinsip umum yang diaplikasikan dalam akad mudharabah ialah kedua pihak menanggung risiko (Thabrani, 2014). Meskipun cara menanggung risiko antara keduanya berbeda, prinsip risiko bersama ini merupakan fondasi keadilan dalam sistem mudharabah. Seseorang yang memberikan harta atau modal pada suatu akad mudharabah, maka orang tersebut berhak mendapatkan keuntungan dari keuntungan mudharabah tersebut dikarenakan orang tersebut telah mengeluarkan modal pada akad mudharabah tersebut (Yusnaidi, 2022). Di sisi lain, orang yang bekerja tersebut berhak mendapatkan bagian keuntungan dari keuntungan yang diperoleh dari investasi atau mudharabah tersebut karena dia telah bekerja pada pengelolaan modal, karena kerja memiliki peran yang utama dalam usaha mewujudkan keuntungan pada mudharabah (Yusnaidi, 2022). Penekanan bahwa "kerja memiliki peran utama dalam usaha mewujudkan keuntungan" sangat penting dari perspektif ekonomi Islam. Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha, dan sistem mudharabah secara sempurna mengakui kontribusi kerja dalam proses penciptaan nilai ekonomi.

Ulama mazhab Hanafiyah menetapkan bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada persetujuan bersama pada saat pembuatan akad. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib (Afifah et al., 2013). Proses tawar-menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil ini merupakan manifestasi dari prinsip kerelaan dalam Islam. Tidak ada angka yang sudah pasti ditetapkan untuk nisbah bagi hasil; semuanya bergantung pada kesepakatan antara kedua pihak berdasarkan pertimbangan berbagai faktor seperti risiko usaha, keahlian pengelola, jumlah modal yang disediakan, dan kondisi pasar. Fleksibilitas ini merupakan salah satu kekuatan sistem mudharabah karena memungkinkan penyesuaian dengan berbagai situasi dan kondisi bisnis yang berbeda-beda.

6.2 Penanggungan Kerugian

Aspek penanggungan kerugian merupakan salah satu aspek yang paling sering menjadi sumber diskusi dan kontroversi dalam mudharabah. Dalam sistem mudharabah, terdapat risiko atas kerugian yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan. Apabila terdapat kerugian finansial/material, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selain itu pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga dari apa yang telah diusahakannya, kecuali mudharib lalai dalam melaksanakan tugasnya (Afifah et al., 2013). Ketentuan bahwa pemilik modal menanggung kerugian finansial mencerminkan prinsip risiko yang proporsional: siapa yang menyediakan modal, dia pula yang menanggung risiko kehilangan modal tersebut. Pengelola, yang tidak menyertakan modal finansial, hanya menanggung risiko atas waktu dan tenaganya yang telah dicurahkan namun tidak menghasilkan keuntungan.

Jelas dalam aturan dan kerangka konsep mudharabah apabila ada kegagalan yang tidak disebabkan oleh pengelola dana, maka pengelola tidak diberikan beban atau kesalahan atas kerugian tersebut (Iswanaji & Wahyudi, 2017). Prinsip ini mengandung dimensi keadilan yang tinggi karena tidak membebankan risiko kerugian kepada pihak yang tidak menyediakan modal dan yang tidak menjadi penyebab kerugian. Jika kerugian terjadi karena faktor eksternal yang di luar kendali pengelola, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau perubahan regulasi, maka pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jika dalam akad mudharabah kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa (Safitri et al., 2023). Hal ini merupakan konsekuensi dari akad mudharabah yang bersifat natural uncertainty contract (NUC), di mana keuntungan tidak dapat dipastikan di awal. Sifat NUC dari mudharabah ini membedakannya secara fundamental dari akad berbasis bunga yang memberikan kepastian imbalan bagi pemilik dana terlepas dari hasil usaha yang sebenarnya.

7. Pandangan Ulama Mazhab tentang Mudharabah

7.1 Pandangan Mazhab Hanafi

Setiap mazhab fikih utama dalam Islam memiliki pandangan dan pendekatan tersendiri terhadap akad mudharabah, meskipun semuanya sepakat tentang kebolehannya secara prinsip. Kalangan Hanafiyah membagi jenis akad mudharabah ke dalam dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (mudharabah tidak terbatas) dan mudharabah al-muqayyadah (mudharabah terbatas) (Supriadi & Thamrin, 2021). Pembagian ini mencerminkan pendekatan mazhab Hanafi yang sistematis dan terstruktur dalam mengkategorikan akad-akad muamalah. Menurut ulama Hanafiyah, akad mudharabah adalah akad yang memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan, karena harta diserahkan kepada pengelola dan pengelola punya jasa mengelola harta tersebut (Surya & Zainuddin, 2019). Perspektif mazhab Hanafi yang menekankan aspek persekutuan dalam keuntungan ini memberikan dasar yang kuat bagi kesetaraan posisi antara pemilik modal dan pengelola dalam akad mudharabah.

Abu Hanifah mengkiaskan akad mudharabah sama halnya dengan akad murabahah (jual beli) yang syaratnya menjadi rusak; walaupun syaratnya rusak, akad jual beli tersebut dibolehkan (Nopriansyah et al., 2023). Pendekatan qiyas yang digunakan oleh Abu Hanifah ini sangat menarik dari perspektif metodologi hukum Islam. Dengan mengkiaskan mudharabah dengan jual beli, Abu Hanifah memberikan argumen bahwa akad mudharabah memiliki kekuatan hukum yang kokoh bahkan dalam kondisi di mana sebagian syaratnya tidak terpenuhi. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan mazhab Hanafi untuk bersikap fleksibel dan akomodatif dalam hal-hal teknis akad, selama esensi dan tujuan dari akad tersebut tetap terpelihara.

7.2 Pandangan Mazhab Maliki

Salah satu kontribusi terbesar dalam pemikiran fikih tentang mudharabah datang dari ulama mazhab Maliki, yaitu Ibn Rusyd atau Averroes. Ibn Rusyd (Averroes), seorang ulama besar mazhab Maliki yang hidup pada 1126-1198 M, memberikan kontribusi pemikiran yang sangat penting dalam bidang mudharabah. Pemikiran beliau dalam bidang ini ternyata masih sangat relevan dengan konteks kekinian, utamanya dalam bidang keuangan dan perbankan Islam secara umum yang diadaptasi oleh negara-negara Islam seperti Malaysia, Pakistan, dan Indonesia (Thabrani, 2014). Relevansi pemikiran seorang ulama yang hidup hampir sembilan abad yang lalu dengan konteks keuangan modern merupakan bukti nyata dari ketangguhan dan fleksibilitas fikih muamalah Islam dalam merespons perkembangan zaman. Pemikiran Ibn Rusyd tentang mudharabah, meskipun dirumuskan dalam konteks ekonomi abad ke-12, ternyata mampu memberikan panduan yang relevan bagi pengembangan sistem keuangan Islam di era modern.

Dalam kitabnya Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Ibn Rusyd membahas akad mudharabah secara komprehensif. Beliau membagi jenis akad mudharabah ke dalam dua jenis sebagaimana layaknya pemikiran mazhab Hanafi, walau ia sendiri bermazhab Maliki, dan meletakkan akad ini dalam kategori yang umum atau mudharabah tak terbatas (Supriadi & Thamrin, 2021). Kesamaan pandangan antara Ibn Rusyd dari mazhab Maliki dengan pandangan mazhab Hanafi tentang pembagian jenis mudharabah ini sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan mazhab tidak selalu berarti perbedaan dalam kesimpulan hukum, terutama untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan praktis ekonomi masyarakat.

7.3 Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari mazhab lainnya dalam beberapa aspek teknis mudharabah. Fuqaha kalangan Syafi'iyah memiliki pemikiran yang berbeda sehubungan dengan akad mudharabah secara dua peringkat (two-tier mudharabah) seperti yang dibincangkan oleh fuqaha Hanafi dan Maliki (Supriadi & Thamrin, 2021). Perbedaan pandangan tentang mudharabah dua tingkat ini memiliki implikasi praktis yang sangat besar dalam konteks perbankan syariah modern, di mana bank sering kali bertindak sebagai perantara antara deposan dan peminjam dalam sebuah skema mudharabah bertingkat. Mereka berpendapat bahwa pekerja atau mitra shahibul mal tidak diizinkan terlibat dalam akad seperti ini. Jika hal itu dilakukan, akad dianggap batal. Namun, walaupun tren umum pemikiran Syafi'iyah seperti itu, sebagian besar ulama Syafi'iyah yang kecil membenarkan (Supriadi & Thamrin, 2021). Adanya perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i sendiri menunjukkan kompleksitas masalah mudharabah bertingkat dan perlunya kajian yang mendalam sebelum mengambil kesimpulan hukum.

7.4 Pandangan Mazhab Hanbali

Pandangan mazhab Hanbali tentang mudharabah juga sangat penting untuk dikaji, terutama dalam konteks pandangan mereka tentang risiko dalam akad mudharabah. Pandangan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa prinsip umum yang diaplikasikan dalam akad mudharabah ialah kedua pihak menanggung risiko (Thabrani, 2014). Prinsip risiko bersama ini merupakan landasan keadilan dalam sistem mudharabah dan membedakannya dari sistem bunga di mana pemilik modal seolah terbebas dari risiko usaha. Menurut al-Sarakhsi, masyarakat memerlukan akad ini karena adanya simbiosis mutualisme antara pemilik modal yang ingin berinvestasi dan pekerja atau manajer yang cakap dalam mengurus modal. Jadi, akad mudharabah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (growth) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas (Supriadi & Thamrin, 2021). Al-Sarakhsi memberikan justifikasi sosial dan ekonomi yang kuat bagi akad mudharabah. Dengan mengakui adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap akad ini dan dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi, al-Sarakhsi menempatkan mudharabah bukan sekadar sebagai akad yang halal secara teknis, tetapi juga sebagai instrumen yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

8. Mudharabah Bertingkat (Al-Mudharib Yudhaarib)

Perkembangan praktik mudharabah dalam lembaga keuangan syariah modern telah memunculkan varian baru yang dikenal sebagai mudharabah bertingkat. Akad mudharabah yang awalnya hanya mempertemukan dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal, kini telah mengalami perubahan dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah. Akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah saat ini melibatkan tiga pihak: pemilik modal, bank, dan peminjam modal. Pola akad yang melibatkan tiga pihak ini disebut mudharabah bertingkat (Abidin et al., 2021). Keterlibatan bank sebagai pihak perantara dalam skema ini menciptakan kompleksitas hukum yang tidak ditemukan dalam mudharabah klasik yang hanya melibatkan dua pihak. Namun, kompleksitas ini merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari upaya penerapan prinsip mudharabah dalam konteks perbankan modern yang memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda dari perdagangan tradisional.

Dalam beberapa literatur fikih muamalah kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menyebut skema akad mudharabah bertingkat (di mana pihak mudharib menginvestasikan kembali dengan akad mudharabah atau semisalnya) dengan istilah al-mudharib yudharib (Abidin et al., 2021; Putra, 2020). Rafiq Yunus al-Mishri menyebut dengan istilah al-mudharib al-wasith, sedangkan Jaih Mubarok dan Hasanudin dengan istilah "ulang mudharabah" (Putra, 2020). Keberagaman istilah yang digunakan oleh para ulama kontemporer untuk menyebut fenomena yang sama ini mencerminkan dinamisme kajian fikih muamalah dalam merespons realitas baru yang muncul dalam dunia keuangan Islam. Masing-masing istilah menekankan aspek yang berbeda dari fenomena ini; "al-mudharib yudharib" menekankan peran mudharib yang kemudian bertindak sebagai pemberi modal baru, sementara "al-mudharib al-wasith" lebih menekankan posisi mudharib sebagai perantara.

Dalam mudharabah bertingkat, bank memiliki peran ganda, yaitu sebagai mudharib sekaligus sebagai shahibul mal. Sebagai mudharib, bank mengelola dana yang dititipkan oleh deposan untuk mencari keuntungan. Sementara itu, sebagai shahibul mal, bank menyalurkan dana tersebut kepada mudharib untuk pengelolaan lebih lanjut (Abidin et al., 2021). Peran ganda bank ini menciptakan tantangan tersendiri dari perspektif fikih karena secara tradisional, seseorang tidak dapat berperan sebagai mudharib (pengelola) sekaligus sebagai shahibul mal (pemilik modal) dalam satu rantai mudharabah yang sama. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan akad mudharabah bertingkat tersebut (Putra, 2020). Berdasarkan pendapat yang rajih (superior) di antara para ulama, hukum melaksanakan perjanjian mudharabah bertingkat atau yang biasa disebut mudharib yudhaarib (re-mudharabah) adalah diperbolehkan berdasarkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan 'urf/kebiasaan (dalam hal ini kebiasaan dalam lembaga keuangan syariah) dan konsep mudharabah mutlaqah (Putra, 2020). Penggunaan 'urf atau kebiasaan masyarakat sebagai dasar pembolehan mudharabah bertingkat menunjukkan fleksibilitas metodologi hukum Islam dalam mengakomodasi realitas ekonomi yang terus berkembang. Kebiasaan yang telah berkembang dalam industri keuangan syariah diakui sebagai sumber hukum yang dapat memengaruhi ketentuan-ketentuan fikih yang berlaku.

9. Implementasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah

9.1 Mudharabah sebagai Produk Penghimpunan Dana

Implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah merupakan topik yang sangat penting dan menarik karena menyangkut penerapan konsep fikih klasik dalam konteks lembaga keuangan modern. Implementasi akad mudharabah di bank syariah terdapat pada produk pendanaan dan pembiayaan (Hidayatullah, 2020). Dalam penghimpunan dana, bank syariah menyediakan produk tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan investasi lainnya yang dibolehkan dalam syariat Islam (Sarnining, 2024). Melalui produk-produk penghimpunan dana ini, bank syariah berhasil mengadaptasi konsep mudharabah yang berakar dalam tradisi perdagangan Arab klasik menjadi instrumen keuangan modern yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah (Tusadiah, 2019). Dalam tabungan mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul maal yang menitipkan dananya kepada bank, dan bank berperan sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan.

Deposito mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah (Almahmudi, 2020). Pilihan untuk menggunakan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito ini didasarkan pada kebutuhan bank untuk memiliki fleksibilitas dalam mengelola dan menginvestasikan dana yang terhimpun. Transaksi deposito mudharabah di lembaga keuangan syariah menggunakan akad bagi hasil mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah nasabah yang berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua adalah bank yang berperan sebagai pengelola modal (mudharib) (Afifah et al., 2013). Peran bank sebagai mudharib dalam deposito mudharabah menjadi semakin jelas ketika dipahami bahwa bank kemudian menyalurkan dana tersebut ke berbagai pembiayaan produktif, sehingga bank benar-benar berperan aktif sebagai pengelola modal. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak (Afifah et al., 2013). Dalam praktik perbankan, nisbah bagi hasil biasanya ditentukan di awal akad dan tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

9.2 Mudharabah sebagai Produk Pembiayaan

Selain dalam penghimpunan dana, akad mudharabah juga diterapkan dalam sisi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif (Wahyuni, 2016). Dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal, dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib) (Zulfahmi, 2021). Pembalikan peran bank dari mudharib (dalam sisi penghimpunan dana) menjadi shahibul mal (dalam sisi pembiayaan) merupakan konsekuensi dari fungsi intermediasi bank syariah, dan inilah yang menciptakan fenomena mudharabah bertingkat yang telah dibahas sebelumnya. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah (Almahmudi, 2020). Fleksibilitas dalam pengembalian pembiayaan ini merupakan salah satu keunggulan mudharabah karena dapat disesuaikan dengan karakteristik arus kas dari usaha yang dibiayai.

9.3 Perbedaan Konsep Fikih Klasik dan Praktik Perbankan

Implementasi mudharabah dalam perbankan syariah tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Terdapat perbedaan konsep akad mudharabah dari teori ke praktik yang terlihat pada penentuan nisbah bagi hasil mudharabah, penetapan masa kontrak/jangka waktu mudharabah, mempersyaratkan agunan, serta pihak yang menanggung kerugian (Almahmudi, 2020, 2022). Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan tantangan nyata dalam upaya mengadaptasi konsep fikih klasik ke dalam konteks perbankan modern yang beroperasi dalam lingkungan regulasi, kompetitif, dan teknis yang sangat berbeda dari konteks perdagangan tradisional. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan; prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan pada kondisi kekinian (Almahmudi, 2020). Prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang merupakan standar universal perbankan internasional ini memang terkadang berbenturan dengan konsep mudharabah klasik yang didasarkan pada kepercayaan penuh antara pemilik modal dan pengelola.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah bank syariah meminta jaminan kepada nasabah pembiayaan mudharabah, padahal hal tersebut secara fikih klasik tidak diperbolehkan (Wahyuni, 2016). Dalam fikih klasik, mudharabah adalah akad yang didasarkan pada kepercayaan (amanah), sehingga pengelola tidak wajib menyediakan jaminan karena dia dipandang sebagai pihak yang amanah. Permintaan jaminan seolah-olah bertentangan dengan prinsip amanah yang mendasari mudharabah. Namun, berdasarkan metode istihsan, penerapan agunan dalam akad-akad amanah seperti akad mudharabah atau musyarakah diperbolehkan demi kemaslahatan (Adam, 2021). Penggunaan metode istihsan ini merupakan contoh yang baik tentang bagaimana fikih Islam dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan praktis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya. Dengan demikian, apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah dalam fikih klasik merupakan penerapan prinsip ijtihad (Almahmudi, 2022). Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan praktisi perbankan syariah ini merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung lama dalam sejarah fikih Islam, di mana para ulama senantiasa berupaya menemukan solusi hukum yang relevan dengan tantangan zaman.

10. Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah

Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, fatwa DSN-MUI memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan panduan hukum bagi operasional industri keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa terkait ekonomi Islam menganggap perlu mengeluarkan fatwa tentang mudharabah agar tata cara yang dijalankan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam (Mursid, 2020). Keberadaan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa di bidang ekonomi syariah sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri keuangan syariah dan juga bagi masyarakat umum yang ingin memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan syariat Islam. Fatwa DSN tentang mudharabah merupakan metode sekaligus sebagai legitimasi dalam menjelaskan bagaimana sebenarnya tata cara mudharabah yang sesuai syariat (Mursid, 2020). Dengan kata lain, fatwa DSN bukan hanya dokumen hukum yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga merupakan panduan operasional yang menjelaskan bagaimana mudharabah seharusnya dilaksanakan secara praktis.

Secara keseluruhan fatwa DSN tentang mudharabah, baik secara rukun dan syarat, sudah sesuai dengan yang ada dalam khazanah kajian fikih muamalah (Mursid, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI berhasil mengintegrasikan warisan pemikiran fikih klasik dengan kebutuhan perbankan syariah modern dalam fatwa-fatwanya. Kaidah fikih yang menjadi prinsip dasar muamalah yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI untuk akad mudharabah adalah: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (Santika, 2022; Wahyuni, 2016). Selain itu, kaidah al-ghurmu bi al-ghunmi (risiko seiring dengan keuntungan) juga berlaku untuk akad mudharabah (Santika, 2022). Kaidah al-ghurmu bi al-ghunmi ini merupakan prinsip ekonomi yang sangat adil: pihak yang bersedia menanggung risiko kerugian berhak mendapatkan keuntungan. Prinsip ini membedakan investasi yang halal dalam Islam dari riba, di mana pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan (bunga) tanpa menanggung risiko apapun.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, didefinisikan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad (Putra, 2021a, 2021b). Fatwa terbaru ini merupakan penyempurnaan dari fatwa-fatwa sebelumnya dan mencerminkan perkembangan pemikiran DSN-MUI dalam memahami dan mengimplementasikan akad mudharabah. Dengan adanya fatwa ini, seluruh praktik mudharabah dalam industri keuangan syariah Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan terstandarisasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong perkembangan industri keuangan syariah yang lebih sehat dan berkelanjutan.

11. Aplikasi Mudharabah dalam Berbagai Sektor

11.1 Mudharabah dalam Pertanian dan Peternakan

Akad mudharabah tidak hanya diaplikasikan dalam sektor perbankan dan keuangan formal, tetapi juga dalam berbagai sektor ekonomi riil yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam sektor pertanian, praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap ditinjau dari fikih muamalah termasuk ke dalam akad mudharabah, hanya saja masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi (Safitri et al., 2023). Fakta bahwa masyarakat telah mengaplikasikan prinsip-prinsip mudharabah dalam praktik bagi hasil pertanian mereka, meskipun tanpa menyebutnya sebagai mudharabah, menunjukkan bahwa konsep ini secara alami sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Demikian pula praktik perjanjian kerjasama di Desa Bandar Negeri dalam bidang tambak udang termasuk ke dalam akad mudharabah dalam pandangan fikih muamalah, dan kesesuaian fikih muamalah terhadap akad mudharabah yang berada di Desa Bandar Negeri ditinjau dari rukun dan syarat sudah terpenuhi (Munji et al., 2023). Keselarasan antara praktik tradisional masyarakat dengan ketentuan fikih muamalah ini merupakan bukti nyata bahwa fikih muamalah lahir dari dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam sektor peternakan, praktik bagi hasil usaha ternak sapi di berbagai daerah menggunakan akad mudharabah, di mana pemilik sapi disebut shahibul maal (pemilik modal) dan pemeliharanya disebut dengan mudharib (Syaripudin & Salwiyah, 2023). Aplikasi akad mudharabah dalam usaha ternak sapi ini sangat intuitif dan mencerminkan adaptasi lokal dari konsep mudharabah. Pemilik sapi bertindak sebagai pemilik modal (dalam hal ini modalnya berbentuk sapi), sementara pemelihara bertindak sebagai pengelola yang mencurahkan tenaga dan keahliannya untuk membesarkan sapi. Tradisi angonan sapeh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar secara turun-temurun sudah sesuai dengan aturan-aturan fikih, di mana dari aspek rukun mudharabah, tradisi kerjasama tersebut sudah memenuhi kriteria rukun mudharabah (Subhan & Assulthoni, 2021). Kesesuaian antara tradisi lokal yang telah berlangsung selama berabad-abad dengan ketentuan fikih mudharabah ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam mudharabah telah mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat Muslim di berbagai daerah.

11.2 Mudharabah dalam Pasar Modal

Aplikasi mudharabah dalam pasar modal merupakan salah satu perkembangan yang paling menarik dalam fikih muamalah kontemporer. Jika diperhatikan sistem mekanisme penawaran saham di pasar modal, akan jelas kelihatan adanya persamaan dengan sistem permodalan yang terdapat dalam konsepsi fikih Islam, yang dikenal dengan istilah mudharabah atau qiradh (Ghoni, 2018). Persamaan antara mekanisme pasar modal dan mudharabah ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa prinsip-prinsip mudharabah secara substansial telah terinternalisasi dalam sistem pasar modal modern, meskipun dengan nama dan bentuk yang berbeda. Hal tersebut dilihat dari pemodal, pelaksana, sifat modal, modal, dan pembagian keuntungan yang bentuknya sama (Ghoni, 2018). Investor di pasar modal berperan seperti shahibul maal yang menyediakan modal, sementara manajemen perusahaan berperan seperti mudharib yang mengelola modal tersebut. Keuntungan dibagi dalam bentuk dividen berdasarkan proporsi kepemilikan saham, yang analog dengan nisbah bagi hasil dalam mudharabah.

Sukuk mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan sistem akad mudharabah (Rachmawati & Ghani, 2018). Sukuk mudharabah merupakan instrumen investasi syariah yang menggabungkan prinsip mudharabah dengan mekanisme surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Di Indonesia, dengan fatwa DSN No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, maka yang diperbolehkan adalah obligasi yang menggunakan akad mudharabah (Isfandiar, 2016). Fatwa ini merupakan landasan hukum yang penting bagi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, khususnya untuk instrumen sukuk mudharabah. Dengan adanya fatwa tersebut, investor dapat berinvestasi di pasar modal syariah melalui instrumen yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

11.3 Mudharabah dalam Asuransi Syariah

Sektor asuransi syariah juga mengadopsi akad mudharabah, khususnya dalam bentuk mudharabah musytarakah. Dalam asuransi syariah terdapat akad mudharabah musytarakah. Akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah dalam perspektif fikih muamalah ialah terjalin antara peserta dengan asuransi syariah di mana mudharib boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin shahibul mal (Juliani, 2023). Penerapan mudharabah musytarakah dalam asuransi syariah memungkinkan perusahaan asuransi untuk ikut serta menyertakan dananya dalam pool investasi bersama peserta, sehingga kepentingan perusahaan dan peserta lebih selaras. Berdasarkan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah, konstruksi-konstruksi dasar dalam akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah semakin jelas dan berada dalam ketentuan syariah (Juliani, 2023). Fatwa DSN-MUI ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh industri asuransi syariah dalam mengoperasikan produk-produk mereka berdasarkan akad mudharabah musytarakah.

11.4 Mudharabah dan SDGs

Dimensi mudharabah yang tidak kalah penting adalah kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Investasi mudharabah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen investasi syariah bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran berinvestasi serta mendukung peningkatan sektor riil sehingga berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan perealisasian SDGs dalam aspek peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, serta pendistribusian keuntungan (Firmanie, 2023). Relevansi mudharabah dengan SDGs sangat nyata karena akad ini secara inheren mendorong produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi keuntungan yang adil. Hal tersebut tercermin dari besarnya potensi usaha masyarakat, yaitu UMKM sebagai penopang perekonomian nasional (Firmanie, 2023). Dengan menghubungkan pemilik modal dengan para pengusaha UMKM melalui akad mudharabah, sistem keuangan syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

12. Problematika dan Tantangan Akad Mudharabah

12.1 Risiko Moral Hazard

Meskipun akad mudharabah memiliki banyak keunggulan, implementasinya tidak terlepas dari berbagai problematika dan tantangan yang perlu diatasi secara serius. Salah satu tantangan terbesar adalah risiko moral hazard. Pembiayaan mudharabah terkenal dengan risiko yang tinggi, terjadi antara bank syariah/shahibul maal dan nasabah/mudharib (Riska et al., 2020). Risiko yang tinggi ini bersumber dari asimetri informasi antara bank dan nasabah, di mana bank tidak selalu dapat memantau secara langsung bagaimana modal yang telah disalurkan dikelola oleh nasabah. Mengingat risiko pada pembiayaan mudharabah yang tinggi, maka terdapat beberapa mekanisme pengendalian yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Riska et al., 2020). Mekanisme pengendalian ini dapat berupa pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha nasabah, pelaporan keuangan yang transparan, atau bahkan keterlibatan aktif bank dalam pengambilan keputusan strategis usaha.

Dengan demikian, konsep akad mudharabah yang awalnya kerjasama dengan sistem saling percaya menjadi dikesampingkan, dan dari praktik tersebut terlihat bahwa bank syariah tidak siap dengan risiko kerugian yang merupakan konsekuensi dari akad mudharabah (Almahmudi, 2020). Ketidaksiapan bank syariah dalam menanggung risiko kerugian yang merupakan konsekuensi alami dari akad mudharabah merupakan tantangan struktural yang berakar dari perbedaan antara model bisnis perbankan modern dengan prinsip-prinsip mudharabah klasik. Bank sebagai lembaga kepercayaan publik memiliki kewajiban untuk melindungi dana nasabahnya, sehingga tidak dapat secara bebas mengambil risiko yang tidak terkalkulasi sebagaimana yang mungkin dilakukan dalam transaksi mudharabah bilateral yang sederhana.

12.2 Penjaminan Modal dalam Mudharabah

Persoalan penjaminan pengembalian modal dalam mudharabah merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dan kompleks dalam fikih muamalah kontemporer. Berdasarkan analisis fikih muamalah, praktik penjaminan pengembalian modal yang dilakukan oleh pengelola termasuk akad mudharabah yang bathil. Berdasarkan teori tahawwul al-'aqd, akad tersebut berubah menjadi qardh, namun akad qardh tersebut tetap bathil karena adanya pembagian keuntungan dan penggabungan antara pinjaman dan jual beli yang merupakan riba (Islam et al., 2021). Analisis fikih yang tajam ini menunjukkan bahwa penjaminan pengembalian modal tidak hanya bertentangan dengan prinsip mudharabah, tetapi juga berpotensi mengubah nature dari akad itu sendiri. Ketika pengelola menjamin pengembalian modal, hubungan tersebut secara substansial berubah menjadi hubungan pinjam-meminjam (qardh), bukan lagi kerja sama bagi hasil.

Secara garis besar, jika dilihat dari tujuannya, maka akad tabarru' tidak bisa digabung dengan akad tijarah karena dalam tolong menolong tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan (Zulfahmi, 2021). Prinsip pemisahan antara akad tabarru' dan akad tijarah ini merupakan prinsip mendasar dalam fikih muamalah yang tidak boleh dilanggar. Pencampuran antara kedua jenis akad ini akan menimbulkan kerancuan hukum dan berpotensi membuka jalan bagi praktik-praktik yang mendekati riba.

12.3 Konversi Akad Mudharabah

Konversi akad mudharabah kepada akad qardh merupakan proses perubahan akad mudharabah menjadi akad qardh. Pada dasarnya kedua akad ini sangat berbeda dari segi tujuannya, di mana akad mudharabah memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tergolong ke dalam akad tijarah, sedangkan akad qardh merupakan akad tabarru' yang bertujuan semata hanya untuk tolong menolong (Zulfahmi, 2021). Perbedaan mendasar antara mudharabah sebagai akad tijarah dan qardh sebagai akad tabarru' ini sangat penting untuk dipahami karena memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda. Dalam akad tijarah, mengambil keuntungan adalah hal yang wajar dan diharapkan. Sebaliknya, dalam akad tabarru', mengambil keuntungan justru bertentangan dengan esensi dari akad tersebut. Konversi akad mudharabah diperbolehkan berdasarkan hukum Islam karena Islam sangat menganjurkan membantu sesama manusia yang membutuhkan bantuan (Zulfahmi, 2021). Konversi ini harus dilakukan secara transparan dan dengan persetujuan semua pihak agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

12.4 Status Ganda Lembaga Keuangan

Persoalan status ganda lembaga keuangan dalam menjalankan akad mudharabah merupakan tantangan struktural yang cukup mendasar. Ketika nasabah (investor) menyetorkan modalnya dalam akad mudharabah kepada pihak bank, seharusnya konsekuensi dari akad tersebut adalah si nasabah memiliki bagian atas kepemilikan lembaga keuangan bank tersebut, tetapi pada kenyataannya tidak demikian (Wasman & Nuryaman, 2017). Ketidaksesuaian antara implikasi fikih dari akad mudharabah dan kenyataan praktis dalam dunia perbankan ini merupakan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Undang-undang Perbankan Syariah tidak mengisyaratkan bank syariah untuk memiliki usaha riil dan terjun langsung dalam dunia usaha, maka dengan hal ini sesuatu yang musykil bagi bank syariah dalam menjalankan akad mudharabah pada usaha riil yang hakikatnya memang tidak pernah dimiliki (Wasman & Nuryaman, 2017). Keterbatasan legal dan struktural ini merupakan salah satu alasan mengapa bank syariah tidak dapat sepenuhnya menerapkan konsep mudharabah dalam pengertian yang paling ideal, dan mengapa diperlukan modifikasi dan penyesuaian dalam implementasinya.

13. Transformasi Mudharabah dari Fikih Klasik ke Kontemporer

Perjalanan akad mudharabah dari fikih klasik ke konteks kontemporer merupakan sebuah narasi yang kaya tentang kemampuan fikih Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamentalnya. Transformasi fikih muamalah ke dalam akad perbankan syariah melalui produk-produk akad perbankan yang ditawarkan kepada nasabah telah mengalami pergeseran paradigma dari fikih muamalah klasik menuju fikih kontemporer (Abidin et al., 2021; Putra, 2020). Pergeseran paradigma ini bukan merupakan pengkhianatan terhadap warisan fikih klasik, melainkan merupakan hasil dari upaya ijtihad yang serius untuk menjawab tantangan zaman. Industri perbankan syariah dalam bersaing dengan perbankan konvensional telah melakukan inovasi produk-produk akad yang kompetitif seperti lahirnya produk-produk pembiayaan berbasis akad-akad baru dalam fikih muamalah seperti IMBT, IMFZ, MMQ dan sebagainya (Putra, 2020). Inovasi produk-produk ini merupakan bukti nyata dari dinamisme fikih muamalah dalam merespons kebutuhan pasar dan kompetisi dengan industri keuangan konvensional.

Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak lagi sesederhana seperti yang ada dalam kitab fikih klasik, tetapi bertransformasi menjadi akad-akad hybrid dan bertingkat-tingkat (Wahab & Mahdiya, 2020). Kemunculan akad-akad hybrid ini merupakan fenomena yang sangat menarik dari perspektif hukum Islam karena menggabungkan elemen-elemen dari beberapa akad berbeda untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang kompleks. Oleh karena akad-akad muamalah sederhana/klasik tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern, maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif dalam sistem keuangan Islam (Wahab & Mahdiya, 2020). Upaya transformasi ini memerlukan keahlian yang mendalam baik dalam ilmu fikih maupun dalam ilmu keuangan dan perbankan modern. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah dalam fikih klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad (Almahmudi, 2022). Pernyataan ini sangat penting karena menempatkan inovasi produk perbankan syariah dalam kerangka yang tepat, yaitu sebagai bagian dari tradisi ijtihad yang telah berlangsung sepanjang sejarah fikih Islam.

Penjabaran dan pengembangan akad mudharabah berlaku pada akad-akad lain dalam ekonomi syariah (Rahmawati, 2016). Pengaruh akad mudharabah terhadap perkembangan akad-akad lain dalam ekonomi syariah mencerminkan posisi sentralnya dalam ekosistem fikih muamalah. Sistem akad yang dulu dikenal lebih simpel dalam fikih klasik mengalami banyak pengembangan sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi saat ini yang menuntut aturan yang lebih kompleks dengan pelbagai istilah akad (Rahmawati, 2016). Kompleksitas yang semakin meningkat dalam akad-akad ekonomi syariah kontemporer ini merupakan cerminan dari kompleksitas transaksi ekonomi modern itu sendiri. Misalnya, dalam perbankan syariah dikenal istilah akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan bay' dengan pelbagai pengembangan (Rahmawati, 2016). Perkembangan ini menunjukkan bahwa fikih muamalah merupakan disiplin ilmu yang hidup dan terus berkembang, bukan sekadar koleksi ketentuan hukum yang beku dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman.

14. Relevansi Mudharabah dengan Ayat-Ayat Muamalah

Kajian tentang mudharabah tidak akan lengkap tanpa membahas keterkaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah. Akad mudharabah berkaitan dengan beberapa ayat muamalah dalam Al-Qur'an. Pembahasan akad mudharabah ditinjau berdasarkan tafsir ayat muamalah dengan metode maudhu'i, yaitu suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan tema yang sama agar diperoleh kejelasan makna mengenai transaksi tersebut (Primadhany et al., 2023). Penggunaan metode tafsir maudhu'i dalam memahami landasan Al-Qur'an bagi mudharabah merupakan pendekatan yang sangat tepat karena memungkinkan para ulama untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Al-Qur'an memandang akad ini dari berbagai sudut pandang.

Akad mudharabah merupakan salah satu solusi dalam sistem ekonomi syariah sehingga transaksi tidak mengandung mudarat dan kebatilan, dan para pihak dalam transaksi harus saling menyukai (an-tharadhin) (Primadhany et al., 2023). Penegasan bahwa mudharabah merupakan solusi ekonomi syariah yang bebas dari mudarat dan kebatilan ini sangat penting dalam konteks pengembangan industri keuangan syariah. Prinsip saling rela (an-tharadhin) yang disebutkan di sini merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam muamalah Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Dalam fikih muamalah sendiri sejatinya merupakan bagian dari tafsir ahkam muamalah, karena pada induk dasarnya kedua bidang ilmu Islam ini terdapat hubungan yang erat dan persamaan objek kajian antara fikih dan tafsir ahkam yang berlanjut di antaranya terhadap pembahasan fikih muamalah dengan tafsir ahkam muamalah yang merupakan perkembangan darinya (Primadhany et al., 2023). Hubungan yang erat antara fikih muamalah dan tafsir ahkam muamalah ini menunjukkan bahwa pemahaman yang benar tentang mudharabah tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an dan penafsirannya.

Oleh sebab itulah ketika membahas tentang mudharabah pada transaksi finansial syariah yang merupakan bagian dari muamalah, maka ia tidak akan bisa lepas begitu saja terhadap penafsiran ayat yang berkaitan tentangnya (Primadhany et al., 2023). Pernyataan ini menegaskan bahwa kajian mudharabah yang komprehensif harus selalu merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan penafsirannya. Tanpa landasan tafsir yang kuat, kajian fikih tentang mudharabah akan kehilangan dimensi teologisnya dan menjadi sekadar analisis teknis-juridis yang kering dari ruh dan nilai-nilai spiritual Islam. Ketika mudharabah dipahami dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih luas, ia menjadi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga merupakan wujud dari ketaatan kepada perintah Allah untuk mencari karunia-Nya melalui aktivitas ekonomi yang halal dan produktif.

15. Penutup

Kajian komprehensif tentang akad mudharabah dalam fikih muamalah yang telah dipaparkan di atas memberikan gambaran yang jelas tentang betapa kaya dan mendalamnya warisan intelektual fikih muamalah dalam mengelola akad ekonomi ini. Akad mudharabah bukan sekadar instrumen keuangan biasa; ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang paling fundamental tentang keadilan, kerja sama, dan distribusi keuntungan dan risiko yang adil. Dari definisi bahasa yang bermakna "berjalan" atau "memukulkan kaki dalam usaha," hingga berbagai implementasinya yang kompleks dalam perbankan syariah dan pasar modal kontemporer, mudharabah terus menunjukkan relevansi dan vitalitasnya.

Landasan hukum mudharabah yang kuat dari Al-Qur'an, hadits, ijma', dan kaidah fikih memberikan fondasi yang kokoh bagi pengembangannya di berbagai bidang. Pandangan beragam dari mazhab-mazhab fikih utama, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, hingga Hanbali, tidak saja menunjukkan kekayaan diskursus fikih tentang mudharabah, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam penerapannya di berbagai konteks dan situasi. Kaidah fikih yang fundamental bahwa "pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" terus menjadi pijakan yang memungkinkan inovasi dan adaptasi akad mudharabah dalam menghadapi tantangan ekonomi modern (Mursid, 2020; Santika, 2022; Wahyuni, 2016).

Berbagai problematika yang muncul dalam implementasi mudharabah, seperti risiko moral hazard, persoalan penjaminan modal, konversi akad, dan status ganda lembaga keuangan, bukanlah alasan untuk meragukan validitas akad ini. Sebaliknya, problematika tersebut merupakan stimulus bagi para ulama dan praktisi untuk terus berijtihad mencari solusi yang tepat. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh sejarah, fikih muamalah selalu mampu menemukan jalan keluar dari setiap tantangan yang dihadapi melalui proses ijtihad yang kreatif dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang akad mudharabah dalam fikih muamalah, diharapkan praktik-praktik ekonomi syariah dapat berjalan semakin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka

Abidin, A. Z., Rasyid, Moh., & Lubis, R. Z. (2021). Pembiayaan mudharabah bertingkat pada bank umum syariah. Iqtisadie Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 1(2), 141–173. https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v1i2.177

Adam, P. (2021). Penerapan metode istihsan pada bidang muâmalah mâliyyah (hukum ekonomi syariah). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), 68. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208

Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis produk deposito mudharabah dan penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. Al-Muzara Ah, 1(2), 139–160. https://doi.org/10.29244/jam.1.2.139-160

Almahmudi, N. M. (2020). Analisis implementasi pembiayaan mudharabah dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(2), 208–230. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166

Almahmudi, N. M. (2022). Transformasi akad mudharabah dari konsep fikih ke akad perbankan. Jurnal Labatila, 6(01), 76–91. https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127

Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan ulama mazhab (fuqaha) terhadap akad mudharabah dalam ilmu fikih dan penerapannya dalam perbankan syariah. Muqaranah, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676

Firmanie, M. A. K. (2023). Implementasi akad mudharabah dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 385–396. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795

Ghoni, M. A. (2018). Pasar modal di Indonesia dalam perspektif fikih muamalah. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 4(2), 145. https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1018

Hakim, L., & Kholik, J. A. (2022). Qiradh dalam perspektif kitab Kifayah Al-Akhyar (Imam Taqiy ad-Din al-Hishni asy-Fi'i). Al-Maqashid Journal of Economics and Islamic Business, 2(2), 31–46. https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i2.268

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 201–220. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641

Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di bank syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). Jurnal Hadratul Madaniyah, 7(1), 34–41. https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613

Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi mempelajari fikih muamalah dalam merespon ekonomi dan keuangan kontemporer (membangun paradigma ekonomi syariah di masyarakat). Al-Mizan Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 5(1), 33–59. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59

Isfandiar, A. A. (2016). Akad muamalah di pasar modal syariah. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.604

Islam, M. R. M., Putra, P. A. A., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis fikih muamalah terhadap penjaminan pengembalian modal kerja sama usaha. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(2), 63–67. https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392

Iswanaji, C., & Wahyudi, M. (2017). Formalitas fiqh dalam penerapan akuntansi syariah aliran pragmatis. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(3). https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7075

Juliani, J. (2023). Tinjauan perikatan mudharabah musytarakah dalam asuransi syariah. Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 9(2), 109–115. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2390

Lesmana, N. A., & Febriadi, S. R. (2022). Tinjauan kaidah fikih "dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masholih" terhadap profesi manusia silver di sekitar Jalan Pasteur Bandung. Bandung Conference Series Sharia Economic Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2640

Melinia, F., & Hasibuan, I. H. (2022). Penerapan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha bahan bangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Al-Fatih Global Mulia, 3(2), 73–84. https://doi.org/10.59729/alfatih.v3i2.44

Munji, M. A., Hidayat, R., & Muhammad, I. F. (2023). Analisis fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil oleh petani udang. Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions, 1(1), 58–70. https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.436

Mursid, F. (2020). Kajian fatwa Dewan Syariah Nasional tentang mudharabah. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 3(1), 107. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847

Nopriansyah, W., Mujib, A., & Sodiqin, A. (2023). Hukum jaminan dalam pembiayaan modal kerja (akad muḍārabah) di bank syariah dalam pendekatan maqāṣid syarī'ah. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(1), 54–74. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.870

Primadhany, E. F., Baihaki, B., & Makrup, Z. (2023). Akad mudharabah dan relevansinya dengan ayat muamalah pada transaksi teknologi finansial syariah. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(1), 70. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149

Putra, P. A. A. (2020). Kontruksi akad mudhārabah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Fastabiq Jurnal Studi Islam, 1(1), 61–79. https://doi.org/10.47281/fas.v1i1.1

Putra, P. A. A. (2021a). Aplikasi konsep dan kaidah istishab dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains, 10(1), 109–123. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8369

Putra, P. A. A. (2021b). Aplikasi konsep dan kaidah istishhāb dalam hukum ekonomi syariah. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 15(2), 301–324. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i2.1220

Putra, P. A. A. (2021c). Konsep ijmā' dan aplikasinya dalam mu'āmalah māliyyah (hukum ekonomi syariah). Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(1), 149–178. https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.299

Rachmawati, E., & Ghani, A. M. B. A. (2018). Akad penerbitan sukuk di pasar modal Indonesia dalam perspektif fikih. Al-Adalah, 14(1), 225. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203

Rahmawati, R. (2016). Dinamika akad dalam transaksi ekonomi syariah. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2494

Riska, M., Yusuf, M., & Furqani, H. (2020). Konflik pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Hikmah Wakilah dengan nasabah di Kota Banda Aceh (analisis penyebab dan mekanisme penyelesaian). Journal of Sharia Economics, 1(2), 120–139. https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.643

Safitri, A., Ihwanudin, N., & Wijayanti, I. M. (2023). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik bagi hasil tambak ikan mas. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 127–134. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2843

Santika, G. (2022). Kaidah fiqih pada akad mudharabah dan murabahah. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2(2). https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123

Sarnining. (2024). Penerapan al-qawaid al-fiqhiyah dalam kasus bagi hasil di bank syariah. Rayah Al-Islam, 8(3), 1254–1270. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1078

Siregar, P. A., Suryani, S., & Silalahi, J. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada hewan ternak kambing. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 117. https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373

Subaidi, S., & Subyanto. (2020). Akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo. Al-Hukmi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 1(2). https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1183

Subhan, Moh., & Assulthoni, F. (2021). Tradisi angonan sapeh pada masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan dalam perspektif fikih. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 142–157. https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4927

Sufyan, S. (2020). Produk pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah. Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 6(2), 215–229. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.132

Supriadi, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Ibnu Rusyd tentang ekonomi Islam. Tamaddun Ummah (Jtu), 1(2), 57–65. https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.97

Syafrina, A. (2023). Analisis akad mudharabah dalam kemitraan berbasis syariah di PT. Investree Radhika Jaya. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 109–114. https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2885

Syaripudin, E. I., & Salwiyah, S. S. (2023). Praktik bagi hasil usaha ternak sapi perspektif hukum ekonomi syari'ah (di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 133–141. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.461

Thabrani, A. M. (2014). Mudharabah perspektif Averroes (studi analisis kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.362

Tusadiah, H. (2019). Pemberian hadiah voucher pada program tabungan mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying. Adliya Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 11(2), 213–226. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4861

Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi konsep al-'uqud al-murakkabah dan al-'uqud al-muta'addidah dalam muamalah kontemporer. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329

Wahyuni, N. S. (2016). Analisis fikih sistem pembiayaan mudharabah dalam praktik dan peraturan perundang-undangan perbankan syari'ah. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 2(1), 105–116. https://doi.org/10.24952/fitrah.v2i1.458

Waldani, V. (2022). Tinjuan fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil pekerja farming game World of Warcraft. Bandung Conference Series Sharia Economic Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.3252

Wasman, & Nuryaman, A. H. (2017). Status ganda lembaga intermediasi keuangan perbankan syariah dalam menjalankan akad mudharabah. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 60. https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1621

Yusnaidi. (2022). Al-ribhu (keuntungan) dan ketentuannya dalam fiqh Islam. El-Hadhanah Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 2(1), 77–90. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1702

Zulfahmi, Z. (2021). Analisis konversi akad mudharabah kepada akad qardhu. Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9248

Surya, R. P., & Zainuddin, Z. (2019). Kerjasama driver dengan perusahaan aplikasi Go-Jek online perspektif fikih ekonomi. Hukum Islam, 19(1), 101. https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7572